METROPOLITAN - Ren­cana pemerintah permanen­kan aturan Ganjil-Genap (Gage) di Jalan Raya Puncak ditanggapi Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Kabupaten Bogor. Wakil Ketua BPC PHRI Ka­bupaten Bogor Boboy Rus­wandi mengatakan, Gage dibuat untuk mengurangi kemacetan di kawasan Puncak sebagai pencegahan terpa­parnya Covid-19. Ia meminta jika aturan Ga­ge dipermanenkan berarti penerapan One Way ditiada­kan. Sebab, jika keduanya diberlakukan akan meng­ganggu aktivitas masyarakat. ”Selama ini PHRI tidak per­nah mengkritisi aturan yang ada. Tapi alangkah lebih baik, kepentingan masyarakat juga diperhatikan,” ujar Boboy. Menurut Boboy, penerapan Gage sebenarnya tidak ter­lalu berpengaruh terhadap hunian hotel. Namun, ia me­mohon agar pemerintah, khususnya kepolisian, tidak memberlakukan One Way jika Gage dipermanenkan. Sependapat dikatakan akti­vis Puncak, Azet Basuni me­negaskan pemerintah harus memilih salah satu aturan rekayasa lalu lintas yang di­terapkan di Puncak. ”Iya, kalau mau Gage berar­ti One Way dihapus. Jangan sampai kedua aturan ini di­berlakukan di jalur Puncak. Seharusnya, kebijakan One Way yang sudah usang di­ganti Gage,” pintanya. Sebab, menurutnya, One Way ini sudah tidak tepat di­terapkan lagi di jalur Puncak dengan kondisi volume ken­daraan yang terus meningkat dan mobilitas masyarakat lokal yang tinggi. (jal/c/els/run)