METROPOLITAN - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan digelar November skini memasuki tahapan pengundian nomor urut calon. Tak terkecuali di Desa Bojongnangka, Kecamatan Gunungpurti. Namun kali ini ada yang berbeda, Panitia Pilkades Bojongnangka memiliki aturan lokal yang akan mendiskualifikasi bagi calon yang terbukti melakukan money politics atau politik uang. "Ini kan aturan lokal kebetulan kita adopsi dari aturan perundang-undangan yang berlaku terkait tindakan money politik atau politik uang, bagi para calon. Khusus di Desa Bojongnangka memang kami sudah sepakat dengan para tokoh dan para calon tentang kearifan lokal tentang money politik di Desa Bojongnangka itu diharamkan," ujar Ketua Panitia Pilkades Bojongnangka, Muhammad Ali. Menurut Ali, hal itu diharamkan karena biaya untuk seorang cakades nantinya tidak lebih Rp300 juta. Jumlah cakadesnya hanya dua orang. Kalau salah satu didiskualifikasi artinya penyelenggaraan pilkades gagal sehingga bakal dimundurkan satu sampai dua tahun.  "Kami juga sepakat dengan sanksi calon yang terbukti melakukan money politik itu akan didiskualifikasi,” katanya. Ali menambahkan, kalau peraturan yang yang dibuat dengan kesepakatan para tokoh dan calon itu memang di Kecamatan Gunungputri atau Kabupaten bogor ini hanya satu-satunya. Untuk mengetahui pegerakan masing-masing cakades, pihaknya sudah bentuk tim pemantau di lapangan. Sebab, nanti di kampanye saja tidak boleh ada yang mengerahkan masa atau konvoi. “Hari kedua dan ke iga mereka kampanye harus di rumah masing-masing calon tidak boleh di luar. Kalau di luar sanksinya sama akan didiskualifikasi,"katanya. Tujuannya membuat peraturan lokal itu untuk memberikan pembelajaran politik yang baik terhadap masyarakat. Menurut dia, politik uang itu tidak baik, dari peraturan pemerintah maupun agama. "Sanksinya ini memang lokal atas musyawarah kami dengan para tokoh dan para calon" ujarnya lagi. Ali berharap peraturan yang dibuat panitia Pilkades Bojongnangka jadi contoh bukan hanya dari Kabupaten Bogor tapi nasional. "Kalaupun ini lingkupnya hanya desa tapi masyarakat bisa memiliki pembelajaran tentang tidak baiknya politik uang," tukasnya. (zis/els)