METROPOLITAN - Beras bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali menjadi sorotan. Sejumlah pihak mengaku kualitas be­ras yang dibagikan dianggap tak layak.Seperti di Desa Dayeuh, Kecamatan Cileung­si. Sekretaris Desa (Sekdes) Dayeuh, Nazmudin, menu­turkan, beras bantuan Pem­kab dikeluhkan warga. Ter­catat, 2.602 Keluarga Pene­rima Manfaat (KPM) yang masing-masing mendapat jatah 30 kilogram hampir seluruhnya tidak layak di­konsumsi. Hal senada diungkapkan Kades Sukamakmur, Ujang Sunandar. Beras yang baru turun satu kali itu berdebu, kotor hingga terdapat kutu, sehingga sebagian warga terpaksa membuang beras tersebut. “Karena tidak layak dikonsumsi. Kita sudah ke sana (bulog), tapi sudah ada bagiannya jadi tidak bisa memilih. Warga ada juga yang mencampurkan karena betul-betul membutuhkan,” ujarnya. Ketua Komisi IV DPRD Ka­bupaten Bogor, Muad Halim, menyayangkan adanya kua­litas buruk pada beras ban­tuan Pemkab Bogor. Padahal beras ini untuk dibagikan kepada masyarakat terdam­pak. “Beras bantuan kuali­tasnya buruk. Ada beberapa pemerintah desa di Cileung­si dan wilayah lainnya yang mengadukan itu ke saya juga,” tegas Muad. Dia meminta beras dengan kualitas buruk yang telah diterima masyarakat bisa dikembalikan. “Jangan sam­pai tidak layak konsumsi, tapi paksakan,” tegasnya. Bupati Bogor Ade Yasin pernah menegaskan, kualitas beras yang disalurkan untuk bansos kepada masyarakat merupakan kualitas premium. Beras itu berasal dari perse­diaan Bulog yang didistribu­sikan TNI- Polri. “Kalau masyarakat mene­rima beras jelek, tolong di­kembalikan biar kami kem­balikan ke Bulog. Karena kita kan pesannya yang bia­sa untuk dimakan. Kualitas­nya bagus,” ungkapnya. (reg/mam/rb/els/py)