METROPOLITAN - Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Bo­gor pada 2021 mendatang akan membangun Pasar Hewan Jonggol. Lokasinya berada di atas lahan seluas 2 hektare yang berada di Desa Jonggol, Ke­camatan Jonggol. ”Pasar Hewan Jonggol rencananya akan di­bangun dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebe­sar Rp3 miliar,” kata Kabid Keswan Kesmavet Dinas Pe­ternakan dan Perikanan Ka­bupaten Bogor, Prihartini, kemarin. Ia menerangkan, tempat Pasar Hewan Jonggol saat ini baru terbangun sebagian. Un­tuk itu, pedagang hewan ternak memanfaatkan lahan milik swasta untuk bertransaksi. ”Kalau lahannya Pasar Jonggol yang akan dibangun itu belum lengkap, baru terbangun dua jembatan masuk dan keluar. Kita berencana membangun semua fasilitasnya, termasuk ’hotel’ hewan ternak hingga layak digunakan untuk jual-beli hewan ternak,” terangnya. Mendengar Pemkab Bogor hanya menganggarkan Rp3 miliar, anggota DPRD Kabu­paten Bogor asal Daerah Pe­milihan (Dapil) I Beben Su­hendar merasa kecewa. ”Saya akan minta Pemkab Bogor setidaknya menyiapkan biaya pembangunan Pasar Hewan Jonggol itu Rp6 miliar. Kalau Rp3 miliar itu kecil karena hewan ternak yang terjual pada hari pasar itu mencapai seribu ekor,” ucap Beben. Politisi Partai Gerindra itu pun menegaskan agar Pemkab Bogor tidak lagi mencoret ang­garan ini karena masyarakat Kabupaten Bogor di wilayah timur sangat membutuhkan Pasar Hewan Jonggol. ”Ini kan pasar hewan terbe­sar kedua di Provinsi Jawa Barat yang sudah direncanakan dibangun sejak 2012 lalu. Sse­telah sempat dipingpong ke Pemprov Jawa Barat, saya me­negaskan agar anggaran biaya pembangunan Pasar Hewan Jonggol ini tidak tercoret lagi,” tegasnya. Selain dari APBD, Beben memberikan solusi agar Pem­kab Bogor meminta bantuan keuangan dari Pemprov DKI Jakarta karena Bumi Tegar Beriman berperan dalam men­cegah terjadinya bencana alam banjir di Ibu Kota negara ter­sebut. ”Tahun ini bantuan keuangan dari Pemprov DKI Jakarta kan hanya Rp7 miliar, dan menurut saya pembiayaan pembangu­nan Pasar Hewan Jonggol ini bisa diusulkan. Karena kalau tidak, bisa saja truk sampah dari Jakarta ke Tempat Pem­buangan Akhir (TPA) Bantar Gebang Bekasi akan kita cegat di Cileungsi sebagai bentuk keluhan kecilnya nilai ban­tuan keuangan. Kita harus punya nilai di mata Pemprov DKI Jakarta karena kita ada di daerah hulu dan bisa ikut men­cegah atau mengendalikan bencana alam banjir,” pungkas Beben. (ink/els/run)