METROPOLITAN - Desakan penertiban terhadap kegiatan tambang liar gunung kapur di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, terus men­guat. Apalagi pemerintah kecamatan kewalahan karena tidak bisa melakukan tindakan meski berharap penertiban bisa dilakukan. Camat Klapanunggal Ahmad Kosasih mengatakan, berka­ca pada kasus tambang liar di Jonggol yang sudah diter­tibkan kepolisian, berharap hal serupa bisa dilakukan terhadap penambangan liar gunung kapur di wilayahnya. Sejauh ini ia mengklaim sudah mengupayakan dan berkoor­dinasi dengan penegak hukum, seperti polsek setempat dan Satpol PP agar segera direa­lisasi. “Kita juga berharap penambangan liar di Klapa­nunggal dilakukan penertiban ya. Itu juga sudah kita upaya­kan dan terus akan diupaya­kan. Upaya koordinasi itu juga sudah dilakukan dengan pihak polsek dan Satpol PP,” katanya, kemarin. Menurutnya, ada beberapa kendala dalam melakukan penertiban. Di antaranya soal izin tambang yang be­rada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan aktivitas penambangan menjadi mata pencaharian warga sehingga berpotensi memicu konflik. “Sulit memang untuk ditindak karena salah satu izinnya saja di provinsi. Sejauh ini Satpol PP Kabupaten Bogor juga belum ada koordinasi untuk tindak lanjut ke la­pangan. Kita juga sulit mela­kukan pemetaan wilayah mana saja di gunung kapur itu yang punya izin dan mana yang tidak berizin,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Ko­misi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman mengatakan, persoalan tambang, salah satunya di Klapanunggal, erat kaitannya dengan peri­zinan. Ia mengaku masih adanya penambangan liar di lapangan karena aturan yang dianggap belum tegas. Apa­lagi adanya aturan bahwa izin tambang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga jika akan membuat aturan di daerah perlu mengacu pada aturan di level atas. ”Izin pertambangan memang di provinsi (Jawa Barat, red). Itu juga harus ada rekomen­dasi dari kita. Bupati selalu bilang ingin ada moratorium tambang, makanya kita dorong dibuat perbup, nggak cuma lisan. Memang acuan kita ke aturan lebih atas (aturan pem­prov, red), nggak bisa bertolak belakang,” katanya. Karena itu, sambungnya, perlu ada tindakan jangka pendek demi mengatasi per­soalan tersebut. Salah satunya dengan Satpol PP, mendisku­sikan apa yang harus dilaku­kan. Termasuk soal izin pe­rusahaan hingga koperasi di lokasi. Ia pun mengibaratkan jangan sampai izin hanya satu, tapi lokasinya lebih dari satu. ”Kita lihat, apakah yang koperasi-koperasi itu boleh? Benar-benar sudah berizin atau tidak? Lokasinya benar tidak? Jangan sampai seperti gini, STNK-nya satu, sepeda motornya lima. Ini yang kacau. Nanti akan kita lihat itu,” ujar­nya. (ryn/c/els/run)