RUMPIN - Pemerintah Desa ditekan untuk percepatan pembangunan di wilayahnya, tapi tidak sebanding dengan percepatan pencaiaran anggaranya, Kepala Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin, sangat sedih. Pasalnya, Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat hingga saat ini belum cair. Padahal, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan desa, termasuk gaji perangkat desa.
"DD seharusnya cair April, tapi sampai sekarang dana itu belum juga turun, saya kasian liat staff yang sangat membutuhkan uang, apalagi sebentar lagi mau lebaran, untuk pembangunan paling bisa dilaksanakan setelah lebaran, karena di bulan puasa takut tidak maksimal pengerjaanya," ujar Kades Rumpin Jaja kepada Metropolitan, kemarin.
Lambat cairnya DD, menurutnya menyebabkan aparatur desa gelisah, karena program kerja yang sudah disusun terancam berantakan. Sebab, keterlambatan ini membuat anggaran pemerintah desa (pemdes) membengkak.
“Seperti contoh kami sudah anggarkan dana perbaikan infrastruktur dan lainya misalnya Rp20 juta, maka keterlambatan ini bisa membuat anggaran itu bengkak menjadi Rp25 juta,” jelasnya.
Akibat keterlambatan dana itu lanjutnya, maka akan menghambat program yang sudah direncanakan. Sehingga ini membuatnya jadi sorotan masyarakat karena terlanjur menyosialisasikan program kepada masyarakat. Sementara masyarakat tidak tahu bahwa dana untuk membangun di wilayah mereka belum cair. “Ini kadang jadi beban bagi kami karena harus menjelaskan secara berulang-ulang kepada mereka,” pungkasnya.
(sir/b/sal/py)
