PARUNG - Seperti diketahui keterlambatan pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang hampir masuk bulan kelima, membuat sebagian kepala desa galau. Penyebabnya, rencana pembangunan desa menjadi tidak menentu, sedangkan pembangunan desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini pun menjadi sorotan Ketua Forum Mahasiswa Bogor (FMB).
Ketua Forum Mahasiswa Bogor (FMB), Sabri Maulana Ibrahim mengatakan, telatnya pencairan DD dan ADD mengindikasikan ketidakdisiplinan Pemerintah Kabupaten Bogor. Akibatnya pembangunan tidak bisa disegerakan akibat laporan dan pelaksanaan teknis yang selalu terlambat.
"Akhir-Akhir ini setiap desa kelimpungan mengatasi sejumlah kegiatan pembangunan, khawatir ketika anggaran telat cair maka realisasi pembangunan terhambat, ditambah karena faktor cuaca di Kabupaten Bogor yang intensitas hujannya tinggi dan tidak menentu, karena infrastruktur fisik tentu mengandalkan cuaca panas misalnya pengaspalan, pembangunan jembatan, pembangunan drainase, sampai rehabilitasi dan pembangunan lainnya," ujarnya kepada Metropolitan, kemarin.
Di satu sisi, masih kata Sabri, desa dituntut melengkapi dokumen administrasi sebagai syarat pencairan sebelum anggaran turun. Tapi sekarang cairnya anggaran kembali telat. Andaikan mau menggelar pekerjaan itu sekarang tidak boleh pakai dana talangan.
"Nanti pas dana cair jadi terburu-buru, mengingat perencanaan pembangunan yang juga ikut telat
dan harus kejar target. Prihatin, teknis pembangunan dipastikan sulit terkejar akibat lambatnya pencairan anggaran. Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya bupati dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) wajib merealisasikan anggaran sesuai jadwal yang sudah ditentukan," sambung pria yang konsen di lingkungan hidup itu.
Masih kata Sabri, keterlambatan pencairan anggaran berpengaruh terhadap program yang sudah diusulkan setiap desa. Menurutnya pencairan jangan ditahan - tahan karena pembangunan seharunya didukung semua pihak termasuk pemda, dengan cara mencairkan anggaran sesegera mungkin.
"Saya berharap Pemerintah Kabupaten Bogor tidak lagi melakukan keterlambatan pencairan dana desa. Karena keterlambatan pencairan dana desa mengakibatkan rencana pembangunan desa lebih lambat satu tahun. Keterlambatan pembangunan mengindikasikan penundaan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harus dipikirkan solusinya. Jangan sampai hal ini terulang kembali," tukasnya.
(dyn/b/sal)
