METROPOLITAN – Sengkarut permasalahan di Kecamatan Rumpin, Parung Panjang, dan Kecamatan Gunungsindur yang merasa dirugikan dengan armada pengangkut hasil tambang hingga kini belum ada titik terang. Hal tersebut membuat Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya angkat bicara. Saat dihubungi Metropolitan, Asep mengatakan, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat akan segera merealisasikan jalan khusus tambang, yang lebih dari 10 tahun tidak kunjung di realisasikan. "Saya kira sangat mungkin usulan ini diajukan dan ditindaklanjuti. Mekanismenya sederhana saja, Pemkab tinggal menentukan opsi lahan mana yang akan dibangun menjadi jalan khusus kendaraan hasil tambang lalu mengajukan bantuan kepada propinsi untuk dibangunkan jalannya," ujarnya kepada Metropolitan. Asep juga meminta agar Pemkab Bogor meminta bantuan keuangan kepada pronvinsi untuk pembangunan jalan tambang tersebut. "Kedua perlu ada yang digaris bawahi dan dicatat juga bahwa persolan tambang di Parungpanjang dan Rumpin ini kan bukan hanya soal semata - mata jalan saja. Namun juga terkait dengan soal keberlangsungan alam yang ditambang," paparnya. Selain itu, ketika politisi Demokrat ini mendengar bahwa tidak semua perusahaan tambang di Parungpanjang dan Rumpin itu berizin. Asep geram lantaran kinerja Pemprov Jabar tidak maksimal dalam mengawasi sejumlah pertambangan yang ada di Jawabarat. "Saya kira persoalan perizinan ini penting juga untuk diselesaikan. Tidak mungkin kan kita bangun jalan khusus tambang yang nantinya akan lebih banyak dipergunakan oleh perusahaan - perusahaan tambang tak berizin yang kendaraannya berlalu lalang diatas jalan itu,”ungkapnya. (dyn/b/mam)
