Senin, 22 Desember 2025

Panitia Terpaksa Ngutang demi Pilkades

- Rabu, 9 Oktober 2019 | 10:58 WIB
RAPAT: Beginilah suasana rapat panitia Pilkades Parung, kemarin. Mereka mengeluhkan anggaran Pilkades yang belum turun, padahal penyelenggaraannya tinggal sebulan lagi.
RAPAT: Beginilah suasana rapat panitia Pilkades Parung, kemarin. Mereka mengeluhkan anggaran Pilkades yang belum turun, padahal penyelenggaraannya tinggal sebulan lagi.

METROPOLITAN - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) kurang dari satu bulan lagi. Berbagai persiapan tahapan kegiatan gelaran pesta politik tingkat desa tersebut sudah dilakukan beberapa bulan terakhir. Panitia juga telah bekerja sesuai tugasnya. Namun siapa sangka, ternyata hingga hari ini anggaran pelaksanaan Pilkades juga belum cair alias belum diterima panitia. ”Selama ini kami menggunakan dana talangan, baik dari kantong sendiri atau cari pinjaman,” ungkap Ketua Panitia Pilkades Parung, Benni SM. Sejak ada pemilihan dan pelantikan panitia Pilkades, tambah Benni, pihaknya langsung bekerja sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditentukan panitia Pilkades Kabupaten dan arahan panitia Pilkades Kecamatan. Menurutnya, panitia Pilkades desa memang mendapat bantuan dana subsidi dari anggaran dana pemerintah desa. Tapi pengeluaran biaya yang telah digunakan beberapa bulan untuk kegiatan jumlahnya lebih besar. ”Jadi, kami terpaksa gunakan dana lain sebagai talangan pribadi agar tahapan dan jadwal Pilkades tetap berjalan,” katanya. Camat Parung, Yudi Santosa, membenarkan jika anggaran dana Pilkades belum cair. Namun panitia kecamatan terus membantu agar semua persyaratan pencairan dana bisa segera terealisasi. ”Kita terus berupaya, diperkirakan beberapa hari ke depan sudah bisa diusulkan untuk dicairkan. Tentu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi,” ujarnya. Yudi menambahkan, upaya lain untuk menjadi solusi yang diusahakan adalah adanya dana bantuan sementara dari pemerintah desa melalui hasil dana APBDes, tepatnya dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BPHRD). Hal itu dilakukan setelah ada petsetujuan dan kesepakatan bersama di tingkat desa. ”Tentu pemerintah ingin menjamin pelaksanaan Pilkades tetap berjalan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan,” terangnya. Sementara itu, pengamat politik sekaligus pakar pemilu, Yusfitriadi, menegaskan, sudah selayaknya masalah keterlambatan pencairan anggaran dana Pilkades menjadi perhatian Pemkab Bogor dan DPMD selaku leading sector pelaksanaan Pilkades. (khr/b/els/py)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini

X