METROPOLITAN – Pemilik galian di Kampung Pulogram­ang, Desa Tonjong, Kecama­tan Tajurhalang yang diduga tidak memiliki izin alias ilegal, seolah kebal hukum dan tak punya rasa takut. Terbukti, galian C tetap beroperasi, meski beberapa warga sudah merasa terganggu dengan aktivitas tersebut. Sikap masa bodoh pelaku usaha tambang yang juga ter­kesan sangat meremehkan aturan tentang izin usaha tambang, diperkuat dengan tidak datangnya pemilik usa­ha tak berizin tersebut saat dipanggil petugas unit Satpol PP Kecamatan Tajurhalang. ”Saya panggil pemilik (pelaku) usaha galian itu. Tapi ditung­gu-tunggu tidak datang juga,” kata Kepala Unit Satpol PP Kecamatan Tajurhalang, Su­larso. Seperti diketahui, surat izin usaha pertambangan saat ini kewenangannya ada pada Pemprov Jawa Barat. Pelaku usaha tambang harus memi­liki izin atau menempuh pro­sedur perizinan sesuai kete­tapan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan. Jika itu diabaikan, sesuai Pasal 158 UU, setiap orang yang mela­kukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Ra­kyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat dipidana dengan pi­dana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling ba­nyak Rp10 miliar. Selain itu, pelaku (pengelola) usaha per­tambangan juga harus memi­liki izin khusus penjualan dan pengangkutan hasil tambang sesuai Pasal 161 UU Nomor 4 Tahun 2009. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Supono, mengatakan, maraknya ga­lian tambang tanpa izin salah satunya disebabkan terbatas­nya tenaga pengawas usaha pertambangan. Sebab, peng­awasan itu merupakan ke­wenangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabu­paten merasa tidak punya tanggung jawab. “Jadi, tindakan tegas beru­pa penutupan bisa dilakukan kepolisian daerah dan pe­merintah daerah atas dasar usaha penambangan liar tanpa izin,” pungkasnya. (khr/b/els/py)