METROPOLITAN - Wahid Foundation (WF) bersama Kelompok Kerja (Pokja) Desa Damai Tajurhalang menggelar Forum Group Discussion (FGD) Rencana Aksi Desa (RADes) Damai. Kegiatan itu dilaksanakan di Balai Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, belum lama ini. RADes merupakan upaya yang dilakukan WF melalui Program Desa Damai untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam memberikan usulan program dan pengambilan kebijakan di tingkat desa. Kepala Desa Tajurhalang Saefudin mengatakan, poin utama dilaksanakannya RADes ini untuk memberi kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan. Ia menjelaskan yang menjadi titik tekan RADes kali ini memberi kesempatan kepada perempuan untuk menjadi aktor utama, berkreasi dan berinovasi memberikan manfaat dalam bentuk program yang terbaik bagi Desa Tajurhalang. “Kami harapkan ini bisa berjalan dengan baik,” kata Saefudin. Saefudin juga menyambut baik RADes tersebut. Sebab, sebelum RADes dilaksanakan, WF telah memberikan banyak perubahan kepada desa Tajurhalang dengan pendampingannya selama ini melalui Program Damai sejak 2017. “Iya sudah banyak perubahan di sini,” tegasnya. Sementara itu, Program Officer WF, Fanani, menyampaikan penyusunan RADes Damai selaras dengan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2014–2019 (RAN P3AKS). Termasuk dengan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan dan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (RAN PE) yang mengarah pada terorisme. Ia berharap terlaksananya Program Desa Damai di Desa Tajurhalang bisa menjadi pelopor bagi desa lain di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor. Menurutnya, hal ini adalah ikhtiar. Di mana dalam kegiatan ini menjadi sangat penting bagi aparat desa yang akan menyusun RADes Damai. “Jadi bagaimana kita coba membuat rencana aksi nasional ini di tingkat desa. Untuk hal ini,” tuturnya. Menurutnya, Desa Damai yang diinisiasi WF sejak 2017 menjadi inisiatif masyarakat akar rumput. Berkomitmen menjaga dan menumbuhkan toleransi dan perdamaian di lingkungan masing-masing. “Bahkan telah diapresiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” pungkasnya. (all/rb/els/run)