METROPOLITAN - Kebijakan perpanjangan PPKM oleh pe­merintah menimbulkan pe­numpukan calon penumpang KRL commuter line, tepatnya di Stasiun Bojonggede, Bogor, kemarin. Hal ini dikarenakan adanya beberapa penyesu­aian dengan syarat protokol kesehatan (prokes) ketat yang diterapkan pihak commuter line. Sejumlah petugas nampak berjaga serta memeriksa STRP dan surat keterangan dari pe­merintah desa bagi warga yang hendak melakukan perjalanan. Namun bagi mereka yang tidak bisa menunjukkannya dimin­ta kembali pulang. Seperti yang dialami ibu paruh baya, Harniah (60). Warga Bojonggede yang hendak ber­jualan di Jakarta ini terpaksa tidak bisa menumpang KRL di Stasiun Bojonggede lantaran tidak memiliki surat keterang­an dari pihak RT/RW dan desa. ”Saya nggak bisa naik. Antre dari pagi, eh ternyata harus pakai surat dari desa. Sama petugas suruh buat dulu di desa. Ini pulang lagi nggak bisa jualan sayuran di Jakarta,” kata Harniah. Sementara itu, Petugas Ke­polisian Sektor Bojonggede, Aiptu Sodikin, menuturkan, antrean sudah terjadi sejak pukul 05:00 WIB. Mereka (ca­lon penumpang, red) keba­nyakan akan melakukan per­jalanan menuju Jakarta. ”Me­reka satu per satu diperiksa. Kalau tidak bisa menunjukkan STRP atau surat keterangan dari desa tidak akan bisa naik,” terangnya. Menurut Sodikin, terjadinya antrean ini kemungkinan ka­rena adanya penyesuaian atau kelonggaran atas perpanjangan PPKM hingga 2 Agustus 2021. ”Kemungkinan adanya an­trean calon penumpang yang banyak itu ada kelonggaran,” katanya. ”Meski begitu, ini bisa diantisipasi. Meski mem­beludak, antrean bisa dimi­nimalisasi,” sambungnya. Sekadar diketahui, adanya perpanjangan PPKM level 4 hingga 2 Agustus 2021, mem­buat PT KCI memberlakukan aturan baru untuk bisa meng­gunakan KRL commuter line. Untuk perjalanan jarak jauh, calon penumpang wajib menunjukkan hasil PCR mak­simal 2x24 jam atau surat rapid tes antigen 1x24 jam. Semen­tara untuk calon penumpang KRL commuter line lokal wa­jib menunjukkan STRP dan surat keterangan dari pemerin­tah desa. (mul/c/suf/py)