Hadirkan KPK, Pejabat Kabupaten Bogor Diminta Paham Lapor Kekayaan Lewat e-LKHPN

METROPOLITAN.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin membuka Workshop Asistensi Pengisian e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Data Manusia (BKSDM) Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Tahun Anggaran 2023.

Sejumlah pejabat Kabupaten Bogor ikut menghadiri acara yang diselenggarakan pada hari di Lido Lake Resort, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Selasa 7 Maret 2023.

Dengan narasumber komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Baca Juga: Meriahkan HUT Satpol PP, Kabupaten Purwakarta Gelar LKBB Satlinmas

Ketua pelaksana Workshop Irwan Purnawan kepala BKSDM Kabupaten Bogor menerangkan, tahun ini pengisian LHKPN para pejabat dilakukan melalui elektronik.

Mulai dari kepala dinas, kepala rumah sakit, BUMD dan juga para camat. Termasuk pejabat pembuat komitmen.

"Untuk hari ini mereka wajib melaporkan LKHPN. Walaupun masih ada tenggat waktu hingga 31 Maret. Seusai arahan dari pimpinan bahwa seluruh pejabat wajib melaporkan LHKPN-nya sebelum 31 Maret 2023, laporan kekayaan pejabat di Kabupaten Bogor harus sudah selesai," paparnya.

Baca Juga: Di Kota Bogor, Bayar PBB di Awal Tahun 2023 Dapat Diskon Sampai 15 Persen Lho.. Cek Disini Syaratnya!

Untuk itu Kabupaten Bogor melalui BKSDM mengundang KPK untuk memberikan bimbingan, bagaimana cara pengisian LKHPN melalui elektronik karena masih banyak wajib LKHPN yang belum melaporkan hartanya serta belum memahami aturan atau cara pengisian LHKPN melalui elektronik.

"Seluruh harta kekayaan para pejabat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, wajib dilaporkan,termasuk hutang,atau pengeluaran-pengeluaran rutin itu harus dilaporkan. Nah hari ini kita undang KPK sebagai narasumbernya," ujarnya.

Workshop dilakukan selama tiga hari agar para pejabat dapat mengerti dan paham cara pelaporan LHKPN.

"Minggu besok harus sudah selesai semuanya,harta kekayaan para pejabat kabupaten Bogor harus sudah diterima. Sebab LHKPN sebagai bentuk komitmen dalam memberantas korupsi," ujar Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin. (nto/ryn)