METROPOLITAN.id - Badan Musyawarah Pendidikan (BMP) Kota Bogor menargetkan dapat memperbaiki proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berkeadilan di Kota Bogor.
Hal itu diketahui saat BMP Kota Bogor menggelar Seminar Nasional Pendidikan bertajuk 'Penerimaan Peserta Didik Baru yang Berkeadilan' di ruang serbaguna, gedung DPRD Kota Bogor baru-baru ini.
Adapun, gelaran seminar ini dihadiri ratusan peserta yang merupakan pengurus yayasan, kepala sekolah negeri dan swasta termasuk perwakilan dari PGRI.
"Tujuan seminar ini agar saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) menjadi nyaman, karena kadang saat PPDB ada masalah titip menitip dari orangtua agar anaknya bisa diterima di negeri meskipun kapasitas siswa di negeri terbatas," kata Ketua BMP Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat.
Menurut Ade Sarip, titip menitip ini sudah menjadi masalah setiap tahun dan siswa pun tidak memenuhi persyaratan baik itu melalui jalur zonasi atau dari jalur prestasi. Tak ayal melalui seminar nasional ini pihaknya ingin menyamakan persepsi serta menempatkan sekolah, baik negeri atau swasta merupakan lembaga pendidikan yang setara dan keduanya sama-sama mencetak anak-anak untuk berperilaku baik.
"Hal ini yang perlu dicatat, mudah-mudahan nanti ada bahan yang bisa dipakai Disdik dan Wali Kota untuk membuat regulasi yang adil dan bisa juga disampaikan ke Kemendikbud Ristek supaya jadi bahan pemikiran serta pada saat PPDB nanti ada keadilan dan semuanya tunduk pada aturan," ujar Ketua BMP Kota Bogor.
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya menuturkan, terdapat tiga hal yang masih menjadi persoalan terkait pendidikan yakni tidak meratanya infrastruktur, kualitas dan kuantitas SDM baik di negeri dan swasta, serta akses dan sistem anak kepada pendidikan yang belum sepenuhnya sempurna.
"Kita bicara sistem baik hardware dan softwarenya. PPDB tidak mungkin berjalan sempurna ketika tiga hal ini masih menjadi persoalan. Dan Pemkot Bogor terus berikhtiar di tiga hal ini, diantaranya sedang proses membangun Sekolah Satu Atap di Kencana dan memperbaiki sistem PPDB Kota Bogor agar berkeadilan," ujar Bima Arya. (rez)