METROPOLITAN.ID - DPRD Kota Bogor melalui Komisi I memanggil para camat se-Kota Bogor meminta laporan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 terkati pembangunan di wilayah, Rabu 15 Februari 2023.
Ada beberapa catatan dari rapat kerja ini, salah satunya terkait banyaknya kantor kelurahan yang mengalami kerusakan namun tak kunjung diperbaiki.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah, menyebutkan berdasarkan hasil rapat pembangunan dan program di tahun akhir kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya, belum ada pemerataan pembangunan di wilayah.
Baca Juga: 6 Tahun Berkarier, Girlband Korea Momoland Resmi Dibubarkan Tepat di Hari Valentine
Sebab, proyek strategis masih terpusat di sekitaran pusat kota saja.
Hal ini terlihat dengan kondisi di wilayah, dimana pada 2023 ini, pembangunan kantor kelurahan banyak yang belum terealisasi.
"Jadi tadi camat mengeluhkan bahwa anggaran sarpras kecil, BOP kecil dan pembangunan yang seharusnya disegerakan ini tidak dikerjakan. Contohnya adalah pembangunan dan revitalisasi kantor kelurahan. Bahkan ada beberapa kantor kelurahan yang dilaporkan sudah mengalami rusak berat," jelas Anna.
Baca Juga: Sedekade Vakum, Band Sorban Hitam Puaskan ‘Dahaga’ Pecinta Musik Ghotic Metal di Kafe New Kaliber
Politisi PKS ini pun meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor untuk segera membuat susunan anggaran untuk melaksanakan pembangunan kantor kelurahan di masa APBD Perubahan 2023 mendatang.
"Menurut kami kantor kelurahan itu menjadi penting karena kantor kelurahan adalah representatif pemerintah kota bogor yang berada di wilayah. Kalau kantor kelurahan tidak bisa digunakan karena rusak, bagaimana pelayanan bisa dijalankan. Sedangkan pembangunan yang sifatnya tidak esensial seperti taman, pedestrian bisa diberikan anggaran," tegasnya.
Tak hanya itu, perjuangan Komisi I DPRD Kota Bogor untuk meningkatkan anggaran sarpras kelurahan nyatanya belum juga direalisasikan oleh Pemkot Bogor.
Baca Juga: Anisa Marsela, Pantarlih Cantik di Bogor Rela Hujan-hujanan Masuk Kampung demi Coklit Data Pemilih
Anna menyebutkan berdasarkan laporan para camat, anggaran sarpras kelurahan masih berada di angka Rp75 juta.
Padahal dalam pembahasan APBD sebelumnya, Pemkot Bogor sudah berjanji untuk menyiapkan anggaran Rp150 juta untuk masing-masing kelurahan.