METROPOLITAN - Kelanjutan pembangunan Jalur Puncak II hingga kini belum memiliki kepastian. Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menjadikan Jalur Puncak II sebagai jalan tol masih dikaji investor. Hal ini diakui Kepala Bidang Sarana Prasarana Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (Sarpras) di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika.
Menurut dia, pembangunan jalan tol merupakan inisiatif dari pihak ketiga yang berminat untuk membangun jalan tersebut. Akan tetapi, layak tidaknya jalur itu menjadi jalan tol dapat terjawab jika mereka sudah mengirimkan hasil kajiannya. “Layak tidaknya jadi jalan tol itu mah gimana nanti kajian dari mereka. Kalau sudah ada ya kami nilai apakah menguntungkan atau tidak. Kalau memang menguntungkan baru kita usulkan ke pusat untuk mengkajinya,” jelasnya.
Ajat mengatakan, Pemkab Bogor tidak akan mematikan masyarakat yang sudah berinvestasi di sekitar Jalur Puncak II jika jalan itu dijadikan jalan tol ke depannya. “Terutama bagi masyarakat, kita pastikan tidak mematikan mereka. Soalnya jalan itu untuk pengembangan wilayah,” ujarnya
Ia pun mengaku tak tinggal diam dengan nasib pembangunan Jalur Puncak II yang mangkrak. Sebab, pembangunan jalur tersebut sangat dinanti warga karena dianggap bisa mengurai kemacetan di Jalur Puncak, Cisarua. Saat ini sistem one way di jalur Puncak sudah tak bisa menjadi solusi kemacetan arus lalulintas. “Makanya kami terus koordinasikan dengan pusat terkait kelanjutan jalan ini. Kalau tidak didorong kita bisa repot,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mendukung adanya sejumlah pihak swasta yang melirik Jalur Puncak II untuk dijadikan jalan tol. Sebab menurut Iwa, pemerintah atau swasta yang membangun Jalur Puncak II yang penting jalur tersebut dapat dilalui. Sehingga mempermudah akses masyarakat dari Bogor menuju Cianjur ataupun sebaliknya.
“Saya sebagai warga Jawa Barat merasa jalur itu sangat dibutuhkan. Sebab macet di Puncak itu sudah terjadi setiap hari. Kami juga sudah bertemu dengan pemerintah pusat. Kalau misalnya tender investasi, kami akan siapkan prosedurnya,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal meminta Pemkab Bogor sesegera mungkin membentuk tim koordinasi terkait pembangunan lanjutan Jalur Puncak II. “Pemkab harus membuat tim yang bisa melobi atau meyakinkan pusat untuk membangun Jalur Puncak II. Sebab, kemacetan di Puncak sudah sangat mengkhawatirkan,” kata Wawan.
Politisi Golkar ini juga mengaku kurang setuju jika Jalur Puncak II dijadikan menjadi jalan tol. Karena, tidak semua orang yang mau berpergian ke Cianjur, Bandung dan lainnya menggunakan kendaraan roda empat ke atas. “Lebih baik jadi jalur nasional atau non tol. Tidak semuanya bawa mobil kan,” ungkapnya.
(rez/c/els/dit)
