Pembatasan Minimarket Masuk RPJMD

METROPOLITAN – Penantian panjang DPRD Kabupaten Bogor melakukan mo­ratorium minimarket tampaknya akan terwujud. Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Bogor kabarnya telah memasukkan perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baru 2013-2018.

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupa­ten Bogor Syarifah Sofiah mengatakan, usulan mengenai perlindungan terhadap UMKM tadinya tak ada di RPJMD lama Kabupaten Bogor. Namun karena dewan melihat minimarket sudah terlalu ba­nyak, sehingga disetujui di RPJMD baru untuk ditambahkan. “Kami setujui di RPJMD baru untuk ditambahkan di dalam strategisnya perlindun­gan UMKM,” kata Syarifah. ­

Kemudian, di arah kebijakan­nya nanti pemerintah akan menambahkan kegiatan pengendalian dan pembatasan minimarket, terutama pada daerah-daerah yang sudah padat minimarket. “Setelah dewan membuatkan surat ke eksekutif untuk meminta mo­ratorium, kami akan buatkan kajian terlebih dahulu. Kalau memang hasilnya diperlukan moratorium, tentu kita akan lakukan,” ucapnya.

Hal tersebut pun langsung disambut baik Anggota Ko­misi II DPRD Kabupaten Bogor Muhammad Rizky. Menurut Rizky, sudah seharusnya Pem­kab Bogor merealisasikan usu­lan tersebut. Sebab, yang ber­kembang saat ini pedagang-pedagang kecil banyak yang terpinggirkan. (rez/b/els/run)