METROPOLITAN – Seiring dengan maraknya pembangunan, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bogor mengalami penurunan. Data tahun lalu menyebut jumlah PMKS mencapai 35.712 yang terdiri dari anak telantar, lansia telantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, korban kekerasan, pengemis, pemulung, Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dan lain-lain.
Ketua Komisi D DPRD Kota Bogor Adityawarman mengatakan, memang angka PMKS di Kota Bogor ini sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan karena Kota Bogor merupakan tujuan urbanisasi.Ia mendapat laporan dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor bahwa kebanyakan PMKS yang ditertibkan ini bukan warga asli Kota Bogor. “Ketika didata, banyak sekali yang datang dari luar kota seperti Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi dan beberapa kota lainnya,” ujarnya kepada Metropolitan.
Banyaknya PMKS di Kota Bogor, lanjut politisi PKS ini, lantaran perekonomian Kota Bogor yang masih buruk sehingga PMKS tersebut semakin bertambah. Jika perekonomian Kota Bogor membaik, maka tidak akan ada PMKS di sudut kota. “Bukan hanya tugas pemerintah daerah saja, dari pemerintah pusat juga harus andil menangani PMKS di setiap kota,” terangnya.
Untuk mengatasi PMKS di Kota Bogor, Komisi D berencana mengajukan anggaran khusus untuk penanganan PMKS. Sebab selama ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tak konsen kepada penanganan PMKS, bahkan tak ada anggaran untuk mengatasi PMKS tersebut. Sehingga, pemkot hanya bisa melakukan pembinaan saja. “Kami ingin tidak hanya ditertibkan saja PMKS ini, tetapi mereka pun dibina agar mempunyai kemampuan untuk bekal dia bekerja,” paparnya.
Dia juga menjelaskan, majunya sebuah kota bukan dilihat dari segi pembangunan infrastrukturnya yang pesat, melainkan dari kesejahteraan masyarakatnya.
Sehingga, kota tersebut dapat dikatakan maju jika masyarakatnya sudah sejahtera. “Majunya sebuah kota itu dilihat dari kemajuan masyarakat kotanya. Ketika sudah tidak ada penduduk miskin, maka baru bisa dikatakan sebagai kota yang maju,” katanya.
Sementara berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, angka PMKS di Kota Bogor pada 2016 berjumlah 35.712 orang. Angka tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 36.387 orang. Sedangkan untuk 2017, dinsos belum melakukan pendataan kembali.
Kepala Seksi Data dan Informasi Dinsos Kota Bogor Dadang Hermansyah mengatakan, penurunan jumlah PMKS salah satunya karena yang bersangkutan pindah ke kota lain. Sehingga ketika dilakukan pendataan, mereka tak masuk lagi. “Kalau pindah, otomatis tidak akan masuk hitungan. Sebab, nantinya di tempat mereka yang baru,” katanya.
PMKS di Kota Bogor sendiri dibagi menjadi beberapa kategori. Di antaranya anak telantar, anak jalanan, tunasusila, gelandangan, pemulung, korban trafficking, fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi dan lain-lain. Jumlah PMKS Kota Bogor sendiri didominasi jenis PMKS fakir miskin yang di 2016 jumlahnya sebanyak 27.451 orang.
Begitupun dengan jumlah PMKS di 2015, angkanya didominasi jenis PMKS serupa yang jumlahnya mencapai 29.617 orang. Selain PMKS jenis fakir miskin, jenis wanita rawan sosial ekonomi merupakan tertinggi kedua yang jumlahnya mencapai 4.296 orang di 2016. Sementara jumlah di 2015, angkanya sebanyak 3.781 orang.
(mam/b/els/run)
