Di tengah mewujudkan visi menjadi kabupaten termaju se-Indonesia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor harus mengalami pil pahit. Sesuai data yang dimiliki Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB), kinerja Pemkab Bogor selama lima tahun berturut-turut hanya mendapatkan penilaian CC alias cukup baik.
Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB Didid Noordiatmoko mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pemkab Bogor masih menempati predikat dengan nilai CC.
“Artinya perlu dilakukan perubahan yang mengarah menjadi lebih baik terhadap pemerintahan yang kini dipimpin Bupati Bogor Nurhayanti,” katanya.
Menurut dia, sejalan dengan penerapan reformasi birokrasi ini, bagaimana cara membuat pemerintah yang efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen kinerja. “Untuk Pemkab Bogor, penerapan manajemen kinerja ini masih berupa dokumentasi. Memang dokumennya sudah dibuat benar tetapi itu tidak cukup karena harus ditunjang implementasinya,” ucapnya.
Didid mengatakan, untuk itu dengan penerapan sistem tersebut bagaimana membuat perencanaan yang berorientasi dan fokus pada masyarakat. Seperti, tak sekadar membuat program kegiatan melainkan program kegiatan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bogor. “Bagaimana anggaran itu dialokasikan pada program yang memang menjadi kebutuhan masyarakat, Jokowi selalu menyerukan money follow program, program follow rishar, uang itu harus mengarah pada hasil, saya melihat Pemkab Bogor manajemen pemerintahnya belum terlihat kesana,” tutur dia.
Meski tidak dianggap buruk, sambung dia, Pemkab Bogor masih dianggap belum mampu mengintegrasikan antara perencanaan dan alokasi anggaran agar dapat menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Karenanya, untuk mewujudkan perencanaan yang terintegasi, Bappeda dan Litbang Kabupaten Bogor harus melakukan revisi terhadap RPJMD Kabupaten Bogor. “Selain membuat perencanaan yang terintegasi, Pemkab Bogor juga dituntut untuk menentukan prioritas pembangunan daerah,” sambungnya.
Ia juga meminta, dalam menentukan program kegiatan Pemkab Bogor dapat fokus pada prioritas pembangunan Kabupaten Bogor. Karena, untuk masalah keterbatasan anggaran itu dapat diselesaikan dengan cara-cara tersebut. “Saya tegaskan, bukan sekadar yang penting dapat kegiatan melainkan bagaimana pelaksaannnya. APBD 2017 anggaplah sudah tidak bisa diapa-apakan, tetapi saya minta untuk 2018 bisa fokus pada kegiatan yang menjadi prioritas,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor Benny Delyuzar sendiri menargetkan tahun depan Pemkab Bogor meraih predikat CC dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). “Target kami dapet nilai B,” singkatnya.
Bupati Bogor Nurhayanti dalam sambutannya tidak menampik jika penilaian yang diganjar pada Pemkab Bogor tidak begitu baik. Dengan dasar itu, diharapkan hasil evaluasi SAKIP tahun depan bisa meningkat menjadi B atau BB. “Saya instruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk berkomitmen untuk memperbaiki dan menyempurnakan SAKIP di lingkungan Pemkab Bogor,” ungkapnya.
(rez/c/els/dit)
