METROPOLITAN – Tahun depan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tak memasukkan proyek pembangunan atau kegiatan infrakstruktur jadi program prioritas pada 2018 mendatang. Hal itu diketahui saat pemkab menghelat kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor 2018 di Gedung Tegar Beriman, kemarin pagi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah menjelaskan, sesuai tema yang dihelat dalam musrenbang kali ini, kegiatan infrastruktur tak menjadi program prioritas pada tahun mendatang. Melainkan lebih kepada kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial.
Namun jika ada usulan yang memang dianggap sangat penting, tetap masih dapat diakomodasi Pemkab Bogor. “Sebenarnya tidak masalah jika bidang infrastruktur tak masuk tema saat ini, sebab infrastruktur hanya ada pada 2017. Tetapi jika ada kasus sudah proses berulang-ulang tetapi Pemkab Bogor belum melakukan eksekusi, kita terima. Sebab, dampaknya sangat besar,” kata Syarifah.
Ia melanjutkan, begitu juga permasalahan kesejahteraan sosial yang diakibatkan infrastruktur, tetap menjadi prioritas Pemkab Bogor. Semisal ada masyarakat yang sakit karena infrastrukturnya yang terbatas serta daerah tersebut terpantau tinggi kemiskinan atau kesehatannya rendah, tetap diupayakan untuk dianggarkan. “Saat ini tema secara ekspilisit tidak menyebut infrastruktur. Tetapi jika sangat diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan dan kesehatan, itu akan menjadi pertimbangan utama,” ucap dia.
Ia menambahkan, alasan Pemkab Bogor tak memprioritaskan infrastruktur karena angka kesejahteraan yang masuk target 25 penciri serta provinsi masih rendah. Karenannya, perlu dilakukan intervensi dalam melakukan penyelesaian kesejahteraan sosial.
“Walaupun saya sadari satu tahun tidak akan selesai, tetapi kita memulai prioritaskan kesejahteraan, pendidikan dan kemiskinan. Secara evaluasi kinerja, ekonomi Kabupaten Bogor masih bagus. Tetapi gambaran kesejahteraan sosialnya kurang bagus. Wajar karena masyarakat kita banyak dan tersebar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Wasto Sumarno menilai pelaksana musrenbang yang dilakukan Pemkab Bogor cukup bagus. “Ada kemajuan dengan dibuat per dinas. Pengusul langsung bisa memasukkan usukan ke SKPD,” kata Wasto.
Menurtnya, hasil musrenbang dalam forum gabungan tersebut terlihat jika penyerapan dari kecamatan tak sejalan dengan tema. Di mana mayoritas semua usulan merupakan infrastruktur.
“Teknokratik yang disusun dinas harus bisa memenuhi temanya. Jika kecamatan usulannya infrastruktur, ini untuk kesejahteraan sosial, pendidikan karakter dan pemudanya,” ungkapnya.
(rez/b/els/run)
