METROPOLITAN – Aksi penolakan program one way yang digagas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Puncak Bogor (GMPB) terus digulirkan. Kemarin, belasan perwakilan dari LSM GMPB melakukan aksi unjuk rasa dan mengirimkan surat kepada Bupati dan DPRD di depan gerbang halaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Pantauan Metropolitan, aksi ini dilakukan setelah sholat Jumat. Para pengunjuk rasa terlebih dahulu melakukan orasi di depan gerbang Pemkab Bogor. Setelah itu, demonstran mengirimkan surat penolakan program one way kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor. Aksi ini pun hanya berjalan kurang lebih dari satu jam. “Isi surat ini meminta program one way harus segera ditutup atau dihapuskan,” kata penggagas tolak program one way, Imam Sukarya Sarkowi.
Menurut Imam, tak menjadi persoalan aksi ini dilakukan hanya kurang lebih dari sepuluh orang. Karena, tujuan dari kegiatan ini dilakukan agar berjalan dengan damai dan istiqomah. “Teman-teman kami disana mempercayakan ke saya, makanya saya ke sini sendiri. Kalau membawa banyak masa khawatir ricuh, soalnya sempat ada ketidaksepamahan dengan polisi,” ucap dia.
Imam menuturkan, aksi ini akan terus disuarakan hingga Jumat (5/5) nanti. Rencananya, aksi selanjutnya akan diisi melalui pengumpulan tanda tangan dari masyarakat sekitar Puncak terkait penolakan program one way ini. “Besok (hari ini) kita akan melakukan dzikir dan doa bersama di tempat kejadian maut. Minggu hingga Jumat teman-teman kami disana akan mengumpulkan petisi melalu tanda tangan,” yakinnya.
Dia menambahkan, petisi ini pun nantinya akan diserahkan kepada pemkab, gubernur hingga presiden. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah dapat mengkaji ulang program one way yang sudah diberlakukan. “Karena ini sifatnya nasional. Kita akan berikan petisi ke presiden,” lanjutnya.
Imam juga meminta, melalui surat ini pemerintah, badan legislatif, aparat kepolisian hingga segenap masyarakat yang berada di tiga Kecamatan di Puncak dapat mencarikan solusi terbaik untuk persoalan kemacetan Puncak. Karena, kalau tidak ada solusi dan masih tetap melakukan one way, masyarakat sudah jenuh dibuatnya. “Kita itu ingin melihat wujud nyata seperti di jalur Selatan dan Utara yang baik, adanya ruang bagi pejalan kaki hingga memperbaiki jalan rusak di Puncak,” pinta dia.
Imam merasa miris ketika melihat Puncak mengalami kemacetan tentu akan diberlakukan program one way. Padahal, program ini dilakukan tidak satu atau dua jam, melainkan bisa hingga tiga jam. Sehingga, ketika ada masyarakat dari Bogor yang terkena macet karena harus menunggu tiga jam dari program ini, akhirnya banyak kegiatan masyarakat yang dirugikan. “Contohnya, kalau pagi ada hajatan di sekitar Puncah itu masyarakat pasti sudah terjegat one way, sehingga akhirnya banyak kegiatan masyarakat yang dirugikan,” aku Imam. Kalau berbicara keuntungan dari program one way, Imam mengaku ketika ada kemacetan dan program ini diberlakukan kepadatan arus lalulintas itu akan terhilangkan. Akan tetapi, tingkat resiko angka kecelakaan pun harus diperhitungkan, ketika jalur ini berubah menjadi jalur bebas hambatan. “Iya lancar tapi dengan resiko angka kecelakaan dan kematian karena tabrakan dijalan menjadi tinggi,” tuturnya.
Disinggung mengenai solusi untuk mengatasi kemacetan Puncak. Ia menuturkan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan Pemkab Bogor. Diantaranya, membuka sodetan jalan dari Pintu Tol yang diarahkan ke Desa Cibanon dan dilanjutkan ke arah Pasir angin hingga Masjid Attaun. Lalu, meningaktkan jalan di jalur Gadog sampai Pasir Muncang hingga ke arah Megamendung yang bisa tembus ke Taman Safari. Serta, meningkatkan pembangunan jembatan Gadog dengan cara menambah ruasnya. Sehingga, jika ketiga hal ini dapat diatasi oleh pemerintah, kemacetan yang biasa terjadi di Puncak dapat terkendalikan. “Makanya kami meminta ketiga jalan itu ada peningkatan jalan atau ruas jalannya,” imbuh dia.
Soal adanya aksi pro membela program one way, kata Imam, itu dipersilahkan saja. Karena, sebetulnya pada saat mengalami kemacetan parah pada tahun-tahun lalu pun, pihaknya melakukan hal yang sama (pro terhadap one way). Tetapi, itu dulu waktu pengaturannya hanya diberlakukan selama satu jam saja, berbeda halnya yang saat ini bisa mencapai empat atau lima jam. “Tapi kalau sekarang dari jam tiga sampai jam tujuh. Bahkan bisa dilakukan tiba-tiba, sehingga waktunya tidak jelas dan membuat masyarakat bingung,” tutupnya.
(rez/b/els/run)
