METROPOLITAN - Rencana Presiden Joko Widodo menghentikan pembangunan Jalur Puncak II terkesan mendadak. Tidak adanya kepastian terkait penghentian lanjutan pembangunan jadi pemicu sejumlah pejabat di Kabupaten Bogor kebingungan. Hal ini dikatakan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Adi Suwardi. Menurut dia, pembangunan Jalur Puncak II bukan kebutuhan Kabupaten Bogor saja, melainkan menjadi kebutuhan nasional. Sehingga, rencana penghentian pembangunan merupakan alasan tidak mendasar. ”Itu pemikiran sempit. Bagaimana daerah mau maju kalau infrastrukturnya tidak mendukung. Pemerintah pusat dan daerah wajib bersinergi,” kata Adi.
Kendati demikian, politisi Golkar ini tetap meyakini pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan melanjutkan program pembangunan Jalur Puncak II. Sebab, jalur ini menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat, khususnya warga Kabupaten Bogor. ”Kitamasih optimis dan tetap berusaha sampai berhasil (Jalur Pun cak II dibangun, red),” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal menyayangkan jika rencana lanjutan pembangunan Jalur Puncak II harus dihentikan. Namun, pihaknya masih menunggu kepastian pembatalan ini melalui surat resmi yang diberikan Pemprov Jawa Barat. ”Kita belum dapat kabar itu. Kita tunggu dulu saja sampai perencanaan yang matang,” kata Wawan.
Setelah kajian tersebut matang, dalam hal ini Jalur Puncak II akan dihentikan, Wawan mengaku pihaknya akan mengkaji ulang apakah memang jalur yang dibuat untuk mengurai kemacetan di kawasan Puncak itu harus dihentikan. ”Kita tunggu saja kabar selanjutnya,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di Bappeda dan Litbang Kabupaten Bogor Ajat Jatnika menyarankan agar ditanyakan kembali ke Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher. Sebab, pembangunan Jalur Puncak II yang menghubungkan Sentul sampai Istana Cipanas ini ditetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat. ”Tanya Gubernur, jangan ke saya. Nggak tahu mau digagalkan sama Gubernur sendiri mah,” kata Ajat.
Ia pun meyakinkan rencana pembangunan Jalur Puncak II sudah memiliki izin Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dibuat Dinas Bina Marga Pemprov Jawa Barat. Sehingga, kekhawatiran Jakarta kebanjiran lantaran di sepanjang kanan dan kiri Jalur Puncak II berubah menjadi permukiman tak lagi menjadi persoalan. ”Sudah ada Amdal-nya, yang buat Bina Marga Provinsi,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo telah menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar mengkaji ulang rencana program kelanjutan pembangunan Jalur Puncak II. Kajian itu di antaranya terkait manfaat pembangunan dan dampak lingkungan. Sebab, jangan sampai jika jalur itu dibangun menyebabkan dampak untuk Jakarta, dalam hal ini menyebabkan banjir. ”Jadi kemarin sudah dibahas dengan Pak Presiden untuk Puncak II. Presiden minta jangan sampai ketika jalur itu dibangun, otomatis kiri kanan jalannya berubah menjadi permukiman sehingga membuat Jakarta kebanjiran lagi. Kajian itulah yang saat ini sedang kita bahas,” kata Aher.
(rez/b/els/run)
