Senin, 6 Februari 2023

Tahun Depan Upah Buruh Bogor Minimal Rp3,4 Juta

- Sabtu, 11 November 2017 | 08:14 WIB

-

METROPOLITAN –  JELANG akhir tahun, aksi buruh menuntut kenaikan upah seolah men­jadi tradisi. Berkat perjuangan para buruh, Pemerintah Kota dan Pemerin­tah Kabupaten (Pemkot-Pemkab) Bogor mem­prediksi kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (Kota) pada 2018 mendatang hingga 8,71 persen.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor memperkirakan UMK di Kota Bogor naik 8,71 persen tahun depan. Kenaikan UMK ini mengacu pada besa­ran inflasi dan Produk Domes­tik Bruto (PDB) yang mencapai angka serupa.

Kepala Disnakertrans Kota Bogor Samson Purba menga­takan, saat ini besaran upah yang diterima pekerja sebesar Rp3.272.143 per bulan. Dengan adanya kenaikan ini, maka besaran upah yang diterima pekerja kurang lebih Rp3.557.146 per bulan pada 2018.

“Penambahan besaran UMK 2018 sesuai Peraturan Pemerin­tah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menyebut­kan kenaikan harus disinkro­nisasikan dengan angka per­tumbuhan inflasi dan PDB daerah,” kata Samson.

Sama dengan di Kota Bogor, UMK Kabupaten Bogor juga diprediksi mengalami pening­katan 8,71 persen. Dari Rp3.204.551 tahun lalu, upah naik menjadi Rp3.483.667 pada 2018.

Menurut Kepala Dinas Te­naga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Yous Sudra­jat, angka tersebut disesuaikan pertumbuhan inflasi dan PDB. ”Itu masih prediksi, jadwal pertengahan November baru rapat,” ujarnya.

Yous menjelaskan, masih banyak hal yang harus diper­timbangkan sebelum memas­tikan UMK di Kabupaten Bogor. Sebab, jika terlalu tinggi, ba­nyak investor kabur dan men­cari kawasan dengan tingkat UMK tidak setinggi Kabupaten Bogor. Misalnya saja, Pangan­daran dan Sukabumi yang masih menetapkan UMK di bawah Rp3 juta.

Sebaliknya, apabila UMK terlalu rendah, Yous menutur­kan, semakin banyak pekerja yang merasa tidak adil. ”Dibu­tuhkan diskusi dan sosialisasi agar mereka bisa memahami kondisi yang ada,” tuturnya.

Sebelumnya, ribuan buruh dari lintas federasi atau serikat kembali berunjuk rasa di ger­bang kantor Bupati Bogor, Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, kemarin. Mereka meminta kenaikan upah dan menolak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) 2018 yang mengan­cam pemberhentian kerja mas­sal atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jika tuntutan mereka tidak dikabulkan, ri­buan buruh Bogor akan mela­kukan aksi long march dari Istana Bogor menuju Istana Negara Jakarta untuk bergabung dengan buruh dari luar daerah.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Plt Bupati Bogor Ingin Fatayat NU Jadi Benteng Aswaja

Minggu, 5 Februari 2023 | 17:03 WIB

5 Calon Kades Siap Tarung Pilkades Cipinang Rumpin

Kamis, 2 Februari 2023 | 23:15 WIB
X