Minggu, 21 Desember 2025

63 Kades Belum Setor Laporan Keuangan Desa

- Kamis, 14 Desember 2017 | 12:16 WIB

METROPOLITAN - Di penghujung 2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor yakin penyerapan dana desa maupun alokasi dana desa terserap hingga 100 persen seperti tahun lalu. Kepala DPMD Kabu­paten Bogor Deni Ardiyana menuturkan, DPMD ber­sama kecamatan dan pen­damping desa trus memo­nitor pengelontoran Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD) yang di­kucurkan pemerintah pusat ke desa. Sehingga anggaran dana desa sebesar Rp280 miliar maupun alokasi dana desa sebesar Rp260 miliar di Kabupaten Bogor pada tahun 2017 terserap 100 per­sen, tidak terjadi silpa.

Terserapnya DD dan ADD seratus persen oleh desa tak lepas bantuan dari kecama­tan, pendamping dana desa, Badan Pemberdayaan Desa (PBD) maupun masyarakat yang turut membantu menga­wasi dan mengawal ban­tuan dana desa dan alokasi dana desa agar sesuai pe­runtukan dan tertib laporan. “Desa lainnya yang belum menyerahkan laporan ke­ungannya kami tunggu hingga 28 Desember. Kami percepat tutup bukunya ini karena butuh waktu kliring dari BRI ke BJB," terangnya.

Kepala Bidang Ekonomi dan Pendapatan Desa Dinas Pem­berdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Tika Jatnika menambahkan, jika desa belum menyelesai­kan laporan DD, sesuai dengan aturan DPMD tidak akan mencairkan lagi anggaran selajutnya sampai pelaporan­nya selesai. “Sampai 6 De­sember 2017, dari 416 desa se-Kabupaten Bogor yang sudah melaporkan ADD baru 388 desa sisa 28 desa lagi, se­dangkan DD baru ada 353 desa sisa 63 desa lagi,”ujarnya.

Ia menambahkan, masih adanya desa yang belum mengerti pelaporan ADD atau pun ADD, itu merupa­kan dinamika proses pem­belajaran. Guna mengatasi permasalahan tersebut, DPMD terus melakukan pembinaan dari mulai ba­gaimana menyusun Ren­cana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), mengelola dana sesuai ke­butuhan hingga pelaporan pertanggung jawaban mel­alui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Dengan Siskeudes ini selain memudahkan Pemerintah Desa dalam menyusun la­poran juga berhasil menge­fektifkan anggaran karena mereka dituntut transparan dalam mengelola anggaran dan terhitung dalam satu tahun DPMD sudah empat kali melakukan pembinaan atau bimtek. “Semuanya masih dalam proses, kita trus melakukan pembinaan dan peningkatan kafasitas ke desa-desa,”katanya.

Sementara itu, Bupati Bo­gor Nurhayanti juga yakin semakin tahun penggunaan DD maupun ADD di Bumi Tegar Beriman semakin baik seiring semakin baiknya pemahaman pemerintah desa tentang teknis pencai­ran dan juga laporan. "Kita harapkan penggunaan dan laporan keuangan penggu­naan dana desa maupun alokasi dana desa semakin baik seiring terus disem­purnakannya petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigra­si," singkat Nurhayanti.

Terpisah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Ke­menterian Keuangan Republik Indonesia Budiarso Teguh Widodo mengatakan, laporan keuangan dan pengunaan dana desanya merupakan yang terbaik di tingkat Pro­vinsi Jawa Barat. "Penggu­naan dana desa atau alokasi dana desa di Kabupaten Bo­gor merupakan salah satu yang terbaik di Provinsi Jawa Barat, pencapaian prestasi ini harus disempurnakan dengan baiknya laporan keuangan," pungkasnya.

(ads/b/els)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini

X