Saepul mengatakan, pada tahun ini fokus utama di kepemimpinan yang baru tidak terlalu banyak perubahan. Namun, sesuai perkembangan zaman, kepengurusan HMI Cabang Kota Bogor yang baru akan berupaya untuk lebih kreatif dan inovatif demi kemajuan bangsa, khususnya Kota Bogor.
“Diantaranya pengkaderan, yang tetap mengedepankan sisi akademis dan pribadi yang bertanggung jawab. Tidak lupa juga bagaimana meningkatkan awareness terhadap situasi yang berkembang, khususnya di Kota Bogor, dan berperan untuk kemajuan kota,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.
Saepul juga menambahkan, kepengurusan yang baru ini punya tugas yang tak kalah berat, karena memasuki tahun politik, alias pemilihan wali kota yang baru. HMI pun, sambungnya, akan berupaya penuh mengawal proses ini agar tidak ada praktik main-main, yang merusak tatanan di Kota Hujan. “Kami akan berdiri ditengah, mengawal mereka yang berkontes di Pilwalkot, agar tidak ada kecurangan. Artinya titik kami ideal, tidak condong kemana-mana,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, dari berbagai tatanan sosial, menjadi pemimpin yang hebat pada dasarnya sama, yakni punya konsep pemimpin yang transformatif, alih-alih menjadi pemimpin yang transaksional. “Tidak hanya soal hitung-hitungan untung rugi, atau atas dasar muatan kepentingan saja, ini yang bahaya. Semua harus di dasarkan pada nilai-nilai, atas dasar kultur yang baik, pasti jadi sejarah,” ujarnya.
Dirinya menganalogikan, kepemimpinan di tingkat HMI bisa jadi sama dengan wali kota, yang sarat dengan godaan dan jebakan transaksional, dan harus patuh pada konsep yang mengatur kepemimpinan. “Jadi pimpinan HMI, tantangannya sama, mesti bisa hindari jebakan seperti itu, yang bakal jadi preseden buruk. HMI ada denga nilai-nilai dasar perjuangan, penggabungan Alquran dan hadis, dipadukan dengan kebangsaan. Relevansinya merawat pengkaderan,” ujarnya.
Bima menambahkan, perlu juga kolaborasi yang baik antara HMI dan Pemkot Bogor di dalam berbagai aspek, diantaranya mencegah generasi bangsa dari LGBT, minuman keras (miras), prostitusi, pengangguran hingga problem kemiskinan. “Tugas bersama, mengembalikan ke dasar nilai-nila, konsep kebangsaan, menjadikan kepemimpinan yang transformatif secara utuh,” tuntasnya.
(ryn/b/els)
