Jalur Puncak sudah kembali dibuka sejak Senin (19/2). Namun ancaman longsor masih membayangi warga Puncak dan sekitarnya. Ada sekitar 987 rumah warga di Kecamatan Cisarua dan Megamendung Kabupaten Bogor yang berdiri di wilayah rawan longsor. Belum lagi, ada 102 bangunan komersil, seperti vila dan resort ilegal karena berdiri di atas lahan milik pemerintah.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan (DPKPP) Kabupaten Bogor Lita Ismu mengatakan, DPKPP Kabupaten Bogor mencatat, tidak kurang dari 987 rumah warga yang berada di kawasan Puncak berdiri di wilayah rawan longsor. Belum lagi, ada 102 bangunan komersil, seperti vila dan resort ilegal karena berdiri di atas lahan milik pemerintah. "Di Kecamatan Cisarua ada 763 bangunan yang terletak di empat desa. Sementara 324 bangunan ada di tiga desa di Megamendung. Untuk dibongkar atau tidak bukan ranah kami, tunggu assesment dari BPBD dulu," ujarnya.
Ia menambahkan, sementara untuk 102 bangunan komersil yang berdiri di atas lahan milik pemerintah, terdapat di Kampung Sampay, Desa Tugu Selatan sebanyak 51 bangunan dan 51 bangunan lainnya berada di PT Sari Bumi dan Gunung Mas 51 bangunan. "Sekarang sudah ada di Satpol PP karena mereka sudah layangnya SP (surat peringatan) satu. Kalau dari kita sudah SP 1,2 dan 3. Itu bukti pengawaan kita berjalan,," katanya.
Asisten Pemerintahan Kabupaten Bogor Burhanudin menambahkan, idealnya penghuni di rumah-rumah itu mesti dipindahkan. Mereka yang kini tinggal di wilayah rawan longsor merupakan warga lokal. Namun, pemkab kembali berkaca pada kemampuan keuangan daerah untuk melakukannya.
"Mereka dari dulu tinggal di sana dan memang ada di tebingan seperti itu. Idealnya sih memang dipindah. Tapi kembali lagi kemampuan anggaran kita kan terbatas. Nanti lihat kajiannya seperti apa," bebernya.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor memprioritaskan pembentukan desa tangguh bencana sebagai antisipasi di daerah dengan gerakan tanah tinggi. Termasuk di antaranya terhadap seribuan rumah di empat desa Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung yang masuk dalam kategori rawan longsor berdasar kajian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan (DPKPP) Kabupaten Bogor.
Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bogor Budi Aksomo menjelaskan, saat ini, sudah ada 12 desa yang dikategorikan sebagai desa tangguh bencana. “Termasuk di daerah Cisarua juga ada,” kata Budi.
Di sisi lain, pihaknya tidak menampik bahwa anggaran menjadi kendala besar dalam pembentukan desa tangguh bencana. Dari ratusan desa, BPBD Kabupaten Bogor memiliki anggaran tidak sampai Rp 100 juta yang hanya bisa digunakan untuk membentuk satu desa tangguh bencana tiap tahun. "Jika terus bergantung pada dana pemerintah, dibutuhkan waktu ratusan tahun untuk menjangkau semua desa," kata Budi.
Oleh karenanya, mulai tahun ini, Budi mengajak pemerintah desa untuk lebih mandiri, termasuk aktif mencari kerja sama dengan pihak ketiga melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Untuk tahun ini, BPBD Kabupaten Bogor akan menetapkan Desa Banyuasih, Kecamatan Cigudeg, Bogor Barat, sebagai desa tangguh bencana. “Kawasan barat ini memang menjadi prioritas kami dikarenakan rawan bencana,” ungkapnya.
Selain pembuatan desa tangguh bencana, program relokasi menjadi tindakan mitigasi yang menjadi prioritas BPBD Kabupaten Bogor terhadap kawasan rawan bencana. Hanya saja, untuk program ini, BPBD tidak bisa melakukan tindakan semaunya, melainkan menunggu kajian teknis dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). "Kalau memang ada rujukan bahwa daerah itu rawan longsor dan tidak layak untuk dihuni, otomatis warga harus direlokasi. Tempat relokasi pun harus dikaji juga oleh PVMBG. Kalau sudah layak, Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Bogor baru bisa relokasi,” tukasnya.
(ads/c/els)
