METROPOLITAN - Operasi Lodaya 2018 yang akan dilakukan Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bogor Kota per Senin (5/3) hingga Senin (26/3), mengundang reaksi berbagai pihak. Menurut pengamat transportasi pengurangan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalanan hanya hanya terjadi pada saat operasi berlangsung.
"Keseringannya begitu. Efektif saat operasi dengan judul apapun, setelah operasi itu selesai, ya biasa lagi (banyak pelanggaran)," kata Djoko Setijowarno, kepada Metropolitan, kemarin.
Menurut Dosen Universitas Katolik Soegijapranata ini, jika ingin program yang benar-benar bisa merubah perilaku berlalu lintas masyarakat Indonesia, harus ada program yang berkesinambungan tentang konsep keselamatan sebagai budaya hidup bangsa. "Tidak hanya kepolisian yang bergerak sendiri, sektor pendidikan juga memegang peranan penting, misalnya Dinas Pendidikan (Disdik). Maksimalkan program masuk ke sekolah dan kampus-kampus yang sudah ada. Harus berkesinambungan dan keseriusan membenahi budaya berlalu lintas,” tandasnya.
Djoko menambahkan, peran kepala daerah juga penting dalam membenahi budaya berlalu lintas di masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah harus serius menerapkan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK). “Sampai sekarang RUNK tidak berjalan. Di pusat saja tidak berjalan, apalagi di tingkat pemda, yang kepala daerahnya di bawah rata-rata cuek dengan aturan pusat itu,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, selama 21 hari, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bogor Kota akan menggelar Operasi Keselamatan Lodaya 2018, terhadap kendaraan bermotor di sejumlah tempat di Kota Bogor. Operasi yang memeriksa surat-surat kendaraan akan dimulai pada Senin (5/3), serentak dihelas seluruh Indonesia. Di Kota Bogor Razia akan mengerahkan 100 anggota pasukan setingkat pleton (SST), dari Kepolisian, TNI, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor. Bagi pelanggar akan dijatuhi sangsi ratusan ribu rupiah.
Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya mengatakan, hal ini sesuai dengan instruksi Inspektur Jendral Polisi Royke Lumowa, terkait operasi yang dilakukan serentak se- Indonesia untuk menciptakan ketertiban dan kemanan berlalu lintas.
“Masalah kemacetan, kecelakaan pada lalu lintas, itu jadi makanan sehari-hari yang kami hadapi. Ini memunculkan berbagai hal kompleks, terkait perilaku berkendara masyarakat. Problem-problem itu mendasari dilakukannya operasi ini,” katanya saat Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Lodaya 2018, di Mako Polresta Kedunghalang, kemarin.
Ulung menambahkan, sebanyak 100 anggota pasukan setingkat pleton (SST), dari Kepolisian, TNI, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, akan dikerahkan untuk melaksanakan operasi ini. Setiap bulan, sambung Ulung, terjadi sekitar 500 pelanggaran lalu lintas. “Kami tempatkan petugas di sejumlah titik. Terutama di jalan-jalan protokol. Operasi ini diharapkan bisa menekan jumlah pelanggaran, dan kecelakaan di Kota Hujan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas (Lantas) Polresta Bogor Kota AKP Bramastyo Priaji menjelaskan, pelanggaran yang sering terjadi didominasi pengendara roda dua. Banyak pengendara sepeda motor masih rendah kesadaran berlalulintasnya, seperti tidak menggunakan helm standar, melawan arus, mengendarai motor sambil menggunakan handphone, dan membonceng penumpang lebih dari satu orang.
“Kami upayakan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Sehingga dapat menekan angka pelanggaran. Upaya lainnya, kepada remaja-remaja dan sekolah-sekolah, sosialisasi dan penyuluhan. Beberapa hari kedepan, kami akan melanjukan penindakan,” paparnya.
(ryn)
