"Anggaran untuk DPU-PR berkurang jauh dari Rp1,042 triliun menjadi Rp 370 miliar karena anggarannya tersedot untuk ajang Pilkada dan PORDA Jawa Barat ke XIII di mana Kabupaten Bogor menjadi tuan rumah," ujar Kepala DPU-PR Kabupaten Bogor Yani Hasan.
Yani mengatakan, untuk satu kilometer, dibutuhkan biaya hingga Rp 3 miliar. Sedangkan Dinas PUPR hanya mendapatkan anggaran Rp 370 miliyar. Akibat dari penurunan jumlah anggaran tersebut, maka Dinas PUPR Kab. Bogor, lebih banyak melakukan pemeliharaan jalan atau jembatan, dibanding peningkatan atau melakukan rehabilitasi infrasruktur. “Dari 170 kilometer Jalan rusak di Kabupaten Bogor yang tidak bisa ditangani hampir 80 kilometer. Kendalanya engga cukup anggarannya,” tutur Yani.
Yani juga menjelaskan, untuk jenis perbaikan bermacam-macam, tergantung kebutuhan di lapangan, apakah itu beton atau hotmix. Disisi lain, tahun ini ada pertumbuhan jalan di Lingkar Laladon. Mengantisipasi minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Selain penurunan anggaran di APBD. Bantuan dari pemerintah pusat melalui DAK juga menurun dari semula Rp 94,4 miliar menjadi Rp 22 miliar. Sedangkan Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat malah tidak ada untuk bidang insfrastruktur. Karena itu jajarannya berharap ada perubahan anggaran di semester kedua ataupun dari Corporaate Social Responsiblity (CSR), BUMN ataupun perusahaan swasta yang beroperasi di Bumi Tegar Beriman.
"Kami berharap ada anggaran insfrastruktur tambahan baik melalui APBD perubahan atau CSR dari perusahaan-perusahaan," jelas Yani.
Terpisah, Kepala ULPBJ pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, Budi Cahyadi Wiryadi menuturkan, untuk pembangunan jalan baru terjadi peningkatan paket pekerjaan. Semula, paket lelang milik PUPR ada 16 paket, namun ada penambahan tujuh paket lagi sehingga total semuanya ada 23 paket. Dari 23 paket lelang milik PUPR, empat paket sudah dilelangkan, yakni peningkatan Jalan Laladon pada Ruas Jalan Laladon-Kreteg, peningkatan Jembatan Ciapus pada Jalan Lingkar Dramaga, pembangunanalan Lingkar Dramaga Seksi I dan peningkatan Jalan Tenjo-Singabangsa.
"Jika ke empat paket lelang lancar di prediksikan pekerjaannya sudah bisa dikerjakan di bulan April," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Budi CW ini menambahkan, dari total 23 paket milik PUPR, empat sudah masuk lelang, tujuh paket masih persiapan dan 12 paket lagi tahap perbaikan berkas administrasi. Sesuai dengan aturan proses lelang ke empat paket batas waktunya selama satu bulan di tambah masa sanggap lelang lima hari. Ia berharap paket yang di ajukan tidak ada yang kurang dan ada yang mau menawarkan sehingga tidak terjadi gagal lelang.
“Intinya, kalau ada perbaikan yang dilakukan Dinas PUPR kita menerima dan siap kita tayangkan meskipun cuma satu paket,"pungkasnya
"Anggaran untuk DPU-PR berkurang jauh dari Rp1,042 triliun menjadi Rp 370 miliar karena anggarannya tersedot untuk ajang Pilkada dan PORDA Jawa Barat ke XIII di mana Kabupaten Bogor menjadi tuan rumah," ujar Kepala DPU-PR Kabupaten Bogor Yani Hasan.
Yani mengatakan, untuk satu kilometer, dibutuhkan biaya hingga Rp 3 miliar. Sedangkan Dinas PUPR hanya mendapatkan anggaran Rp 370 miliyar. Akibat dari penurunan jumlah anggaran tersebut, maka Dinas PUPR Kab. Bogor, lebih banyak melakukan pemeliharaan jalan atau jembatan, dibanding peningkatan atau melakukan rehabilitasi infrasruktur. “Dari 170 kilometer Jalan rusak di Kabupaten Bogor yang tidak bisa ditangani hampir 80 kilometer. Kendalanya engga cukup anggarannya,” tutur Yani.
Yani juga menjelaskan, untuk jenis perbaikan bermacam-macam, tergantung kebutuhan di lapangan, apakah itu beton atau hotmix. Disisi lain, tahun ini ada pertumbuhan jalan di Lingkar Laladon. Mengantisipasi minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Selain penurunan anggaran di APBD. Bantuan dari pemerintah pusat melalui DAK juga menurun dari semula Rp 94,4 miliar menjadi Rp 22 miliar. Sedangkan Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat malah tidak ada untuk bidang insfrastruktur. Karena itu jajarannya berharap ada perubahan anggaran di semester kedua ataupun dari Corporaate Social Responsiblity (CSR), BUMN ataupun perusahaan swasta yang beroperasi di Bumi Tegar Beriman.
"Kami berharap ada anggaran insfrastruktur tambahan baik melalui APBD perubahan atau CSR dari perusahaan-perusahaan," jelas Yani.
Terpisah, Kepala ULPBJ pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, Budi Cahyadi Wiryadi menuturkan, untuk pembangunan jalan baru terjadi peningkatan paket pekerjaan. Semula, paket lelang milik PUPR ada 16 paket, namun ada penambahan tujuh paket lagi sehingga total semuanya ada 23 paket. Dari 23 paket lelang milik PUPR, empat paket sudah dilelangkan, yakni peningkatan Jalan Laladon pada Ruas Jalan Laladon-Kreteg, peningkatan Jembatan Ciapus pada Jalan Lingkar Dramaga, pembangunanalan Lingkar Dramaga Seksi I dan peningkatan Jalan Tenjo-Singabangsa.
"Jika ke empat paket lelang lancar di prediksikan pekerjaannya sudah bisa dikerjakan di bulan April," ujarnya.
