METROPOLITAN - Proses pengajuan dana bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) nampaknya tidak semua diketahui warga. Rumitnya tahapan yang harus ditempuh, menjadi kendala bagi warga untuk mendapatkan bantuan dari dana pemerintah tersebut. Hal itu diketahui saat anggota DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi melakukan kegiatan reses di Kampung Masjid RT 03/07, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, kemarin. “Jadi masih banyak warga yang belum paham mengenai mekanisme pengajuan RTLH. Makanya kita tampung usulan itu untuk disampaikan ke dinas terkait,” kata lelaki yang akrab disapa Kiwong.
Kendati demikian, menurutnya, dalam kegiatan reses ini pihaknya tidak hanya sekedar menampung aspirasi dari keluhan masyarakat. Tetapi, ia juga memberitahukan bagaimana mekanisme yang benar dalam mengajukan bantuan dana RTLH itu. “Kita sampaikan bahwa RTLH itu harus diurus oleh pribadi, artinya tidak lagi melalui Pokmas. Makanya, kita juga meminta pemimpin di wilayah seperti RT dan RW supaya ikut membantu dan menjembati masyarakat,” ucap dia.
Tak hanya sampai disitu, Kiwong juga menjelaskan, ada beberapa persoalan teknis yang masih dikeluhkan masyarakat. Diantaranya, masih banyaknya keluhan mengenai pencetakan KTP-el, pelayanan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), hingga perhatian pemerintah terhadap tempat sosial, khususnya bidang keagamaan seperti Majelis Taklim. Sehingga, usulan yang bersifat fisik ini akan dijadikan sebagai masukan dirinya dalam melakukan evaluasi terhadap dinas-dinas terkait. “Evaluasi yang dimaksud adalah kita sampaikan persoalan yang masih terjadi di masyarakat ini ke dinas terkait. Lalu, kita bahas bersama untuk mencari kendalanya dimana, sehingga kita bisa dorong agar cepat diselesaikan. Intinya kita jembatani,” ujarnya.
Sementara itu, warga Leri (36) berharap, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dapat memberikan kemudahan bagi warga yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan dana RTLH. Sebab, mekanisme yang ada saat ini belum diketahui oleh warga banyak. “Disini (kampung Mekarwangi) itu masih banyak yang memerlukan bantuan RTLH, tetapi kesulitan untuk mengajukannya. Kita minta pemerintah termasuk anggota dewan bisa memfasilitasinya,” singkat dia.
(rez/dik/c)
