METROPOLITAN - Kabar mengejutkan datang dari Partai Golkar Kota Bogor. Lima Pengurus Kecamatan (PK) mengeluarkan surat mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor, Tauhid J Tagor. Surat sudah dikeluarkan sejak Rabu (28/3) dan ditunjukan ke Ketua DPD Provinsi Jawa Barat. Informasi yang dihimpun Metropolitan, buntut dari tersebarnya surat ini pun langsung disikapi Partai Golkar dengan mengumpulkan seluruh jajarannya. Pantauan di kantor DPD Partai Golkar Kota Bogor, rapat dilakukan secara tertutup sejak 16:00 WIB. Rapat yang berlangsung kurang dari dua jam ini tidak dihadiri lima PK yang menandatangani surat mosi tersebut.
Menanggapi hal itu, Tagor membantah jika rapat yang dilakukan untuk membahas mengenai beredarnya surat mosi tersebut. Pertemuan dilakukan lebih kepada membahas mengenai hasil survei yang dilakukan Charta Politika di Kota Bogor. “Sosialisasi hasil survei Charta Politika. Ini sosialisasi hasil survei itu,” kata Tagor usai melakukan rapat.
Ada empat hal yang diduga menjadi penyebab keluarnya surat mosi ini. Diantaranya, tidak terlaksananya dengan maksimal program kerja dan kebijakan-kebijakan Partai Golongan Karya, sebagaimana yang telah digariskan Partai Golongan Karya, baik DPD Kota Bogor, DPD Prov Jabar maupun DPP. Lalu, terindikasi dengan masif sikap dan perbuatan Ketua DPD Golkar Bogor baik secara pribadi maupun secara kelembagaan (Partai Golkar), berat sebelah dalam upaya memenangkan Pilkada, sehingga lebih cenderung memposisikan kemenangan Bima Arya-Dedie A Rachmi (Badra) sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor dari pada Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.
Kemudian, tidak adanya transparansi terkait dengan pengelolaan uang banpol dan pengelolaan iuran fraksi. Serta, diberhentikannya bantuan keuangan untuk kegiatan PK se-Kota Bogor yang merupakan hasil keputusan Rapat Pleno DPD Golkar Kota Bogor periode sebelumnya. Surat sendiri ditandatangani dan distempel langsung masing-masing ketua dan sekretaris PK Kota Bogor. Tetapi, dari enam PK yang ada, hanya PK Bogor Selatan yang tidak menandatangani dan memberikan stempel terhadap surat mosi tersebut.
Menanggapi hal itu, Tagor mempertanyakan dari mana asal informasi surat tersebut dan isinya seperti apa. “Itu isu dari mana. Kalau mau sebaiknya hubungi Ketua Bappilu DPD Partai Golkar Jawa Barat MQ Iswara,” ucapnya.
Tagor pun merasa heran dengan kabar isu mosi tersebut. Karena, kalau benar mereka menandatangani surat itu, yang melaksanakan kegiatan di lapangan kan bukan dirinya, melainkan pengurus di tingkat kecamatan. Sedangkan, dipotong satu rupiah pun tidak dilakukannya. “Kalau saya tidak berimbang, nih saya punya bukti kegiatan yang dilakukan kecamatan-kecamatan semua. Ini dari kecamatan semua tidak ada lewat saya. Biarkan saya menegakkan yang hak dan menghapus yang batil,” imbuh dia seraya menunjukan bukti hasil laporan kegiatan PK.
Tagor juga menjelaskan, soal isu ini berhembus untuk menjatuhkannya, ia merasa tidak ada masalah. Karena, ia tidak ada apa-apanya dibandingkan Partai Golkar. Karenanya, ia bersikukuh ingin terus mempertahankan partainya dari orang-orang yang ingin merusak Partai Golkar. “Tagor mah tidak ada apa-apanya, hari ini gua lepas tidak ada masalah. Tapi saya sayang sama Golkar dan ini pertaruhan, saya tidak mau tangan-tangan kotor merusak Golkar,” ujarnya.
(rez/b/els)
