Saat masyarakat mengeluh masalah sekolah rusak, kemiskinan dan minimnya infrastruktur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor justru membiarkan saja duit ratusan miliar tidak terpakai. Jumlahnya pun tak sedikit, yakni sekitar Rp685 miliar. Duit sebanyak itu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dalam APBD Kabupaten Bogor 2017.
METROPOLITAN - Masih tingginya jumlah Silpa diduga karena kurangnya kesiapan perencanaan program kerja yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Banyak kegiatan atau program kerja yang sudah disusun dalam APBD tidak terlaksana. Tak hanya itu, penggunaan anggaran belanja langsung juga masih karena banyak SKPD yang lamban mengusulkan permohonan lelang ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa.
Menurut Bupati Bogor Nurhayanti, secara umum dapat digambarkan bahwa pada 2017 realisasi pendapatan sebesar Rp6,98 triliiun dari anggaran sebesar Rp6,83 triliun atau 102,13%. Sdangkan realisasi belanja sebesar Rp6,88 triliun dari anggaran sebesar Rp7,43 triliun atau 92,51%. “Jadi ada Silpa sebesar Rp685,197 miliar,” ujar Nurhayanti kepada Metropolitan.
Agar tidak terulang di tahun ini, Nurhayanti pun melakukan road show ke SKPD yang memiliki pos anggaran cukup besar. Dimulai dari Bappedalitbang, Yanti menginginkan setiap perencanaan yang dibuat pada 2017, mampu diimplementasikan dengan maksimal tahun ini. "Iya, saya mulai dari Bappeda karena evaluasi dari setiap perencanaan ada di Bappeda. Saya mau lihat permasalahan dan evaluasinya karena berkaitan dengan laporan masa akhir jabatan bupati," kata Nurhayanti.
Terpisah, Kepala BPKAD Kabupaten Bogor Didi Kurnia menuturkan, porsi belanja daerah Rp6,8 triliun hingga akhir Juni 2018 ini telah terserap 42% atau Rp2,8 triliun. Namun itu serapan keseluruhan yang mencakup belanja langsung dan belanja tidak langsung. Didi pun mengakui, permasalahan penyerapan anggaran berkaitan dengan usulan SKPD yang lamban dalam mengusulkan permohonan lelang. "Kalau belanja tidak langsung kan rutin yah karena kaitan sama gaji pegawai. Belanja langsung memang agak tersendat karena usulan lelang dari SKPD ke ULP yang harusnya Januari sudah masuk, rata-rata baru masuknya di Maret," kata Didi.
Didi berharap, SKPD lebih cepat dalam memasukkan berkas permohonan lelang, terutama paket-paket pekerjaan yang memiliki pagu anggaran cukup besar. Karena, jika usulan masuk pertengahan tahun dan terjadi gagal lelang akan sulit untuk dilelangkan ulang. "Dikhawatirkan anggarannya tidak terserap atau jadi program luncuran. Dampaknya Silpa jadi tinggi," ujarnya.
Sementara itu, jumlah Silpa Pemkab Bogor pernah mendapat sorotan karena membengkak hingga ke angka Rp1,1 triliun. Saat itu, DPRD Kabupaten Bogor mempertanyakan kinerja Bupati Bogor Nurhayanti. Kondisi tersebut cukup kontras dengan masih banyak sarana prasarana dan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya terkait infrastruktur jalan di Kabupaten Bogor yang rusak. Sehingga kondisi tersebut dinilai kalangan legislatif, di bawah kepemimpinan Nurhayanti Pemkab Bogor gagal dalam menjalankan amanah rakyat, tepatnya dalam melaksanakan sejumlah program pembangunan.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor Edwin Sumarga mengatakan, tingginya angka Sil[a ini jelas merugikan rakyat dalam pemenuhan hak-haknya selaku pemilik uang. “Rakyat berhak menggugat Pemkab Bogor. Bahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, sebagai penegak Perda wajib menindaklanjuti jika ada rakyat yang menggugat, karena sama saja Pemkab Bogor tak bisa menjalankan amanah Perda APBD,” terusnya.
Anggota DPRD lainnya Slamet Mulyadi menilai, Pemkab Bogor selain tak becus mengelola anggaran, khususnya dalam melaksanakan amanah rakyat, juga wajib mengevaluasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “APBD yang kita sahkan itu adalah uang rakyat yang dititipkan kepada Pemkab Bogor, untuk digunakan membiayai program-program pembangunan, tapi kenapa sudah dikasih duit, tak dipakai hingga membuat Silpa membengkak, ini sama artinya para petinggi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor mengkhianati amanah rakyat,” jelasnya. (mul/c/els)
