METROPOLITAN – DPRD Kabupaten Bogor mencatat ada sepuluh dinas yang serapannya masih sangat rendah hingga semester pertama Juni 2018. DPRD juga mendorong sepuluh dinas melakukan akselarasi, sehingga akhir tahun realisasi anggaran bisa mencapai angka 85 persen. Jika tidak mampu, maka sepuluh kepala dinas (kadis) siap dimutasi. Informasi yang dihimpun, dinas yang serapannya rendah, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta beberapa dinas lainnya. “Paling rendah itu ada di PUPR, disdik dan dispora. Kami sudah tekankan agar ada percepatan,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, M Rizky, kemarin. Karena serapannya kecil, ia juga mempertanyakan komitmen para kepala dinas tersebut. Sebab, penyerapan yang lamban bisa merugikan masyarakat. “Makanya kami tanyakan komitmennya seperti apa, katanya akhir tahun sepakat capaian target di atas 85. Kami tanya konsekuensinya apa kalau tidak tercapai, katanya diserahkan ke Baperzakat,” terangnya. Senada, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, merasa heran kepada dinas yang serapannya masih di bawah 40 persen. Padahal, saat ini sudah memasuki semester kedua di bulan kedelapan. “Bagaimana mungkin sudah lebih dari enam bulan dan yang terserap hanya di angka 20-40-an persen. Saya tanya sanggup tidak sampai tahun anggaran menargetkan 85 persen. Saya tanya konsekuensinya apa, katanya terserah,” ungkap lelaki yang akrab disapa Junsam itu. Data yang dihimpun, tahun ini disdik memiliki total alokasi anggaran Rp1,8 triliun. Namun secara keseluruhan, disdik baru menyerap anggaran Rp616,1 miliar atau 34,39 persen. Sementara Dinas PUPR yang mendapat porsi anggaran Rp843,3 miliar, realisasi penggunaan anggarannya baru Rp115 miliar atau 14,59 persen. Lalu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Derah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Didi Kunia, menjelaskan beberapa permasalahan soal penyerapan anggaran. Mulai dari penyedia jasa yang tidak mencairkan uang muka pekerjaan dalam pos belanja langsung. Secara keseluruhan, realisasi belanja tidak langsung hingga akhir Juni 2018 sekitar 42 persen dari total Rp3,7 triliun. Sementara belanja langsung dari Rp3,9 triliun baru terserap 23,09 persen. “Di belanja tidak langsung beberapa permasalahannya seperti anggaran sertifikasi guru yang baru masuk 5 Juli kemarin Rp101 miliar. Kan itu masuk jadi anggaran yang belum terserap jadinya,” kata Didi. Selain itu, ia mengaku di pos belanja langsung ada banyak pekerjaan fisik yang baru dilelang tengah tahun. Sehingga penyerapan anggarannya cukup rendah, ditambah penyedia jasa tidak mencairkan uang muka. “Maka dalam rapat lanjutan ini dibahas langkah komprehensif untuk memacu penyerapan anggaran ini bersama DPRD,” pungkasnya. (fin/b/els/py)
