METROPOLITAN – Rencana penataan pedestrian dan pening­katan jalan di Jalan Suryakencana (Surken), Kecamatan Bogor Tengah, menuai reaksi beragam. Tak ter­kecuali anggota DPRD Kota Bogor. Apalagi, anggaran yang disiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 itu sangat besar yakni mencapai Rp14 mi­liar. Belum lagi desain yang ‘me­maksa’ jalan untuk kendaraan menjadi sempit, dari sepuluh meter menjadi tujuh meter. Lalu, untuk memuluskan pelebaran pedestrian dari yang sekarang dua meter menjadi 3,5 meter Menanggapi hal tersebut, Komisi III DPRD Kota Bogor, Teguh Rihananto, mengatakan, kawasan Surken merupakan wilayah khusus yang selaya­knya mendapat perencanaan pembangunan yang tidak bisa sporadis, namun harus menyeluruh dan disusun se­cara detail. “Seharusnya ada desain yang lebih detail lagi, semacam Rencana Tata Bangu­nan dan Lingkungan (RTBL) untuk memastikan pola pembangunan di sana mau seperti apa, karena surken wilayah khusus,” kata Teguh kepada Metropolitan, kema­rin. Melalui RTBL, pemkot mer­encanakan pembangunan di sana seperti apa, tata letak, lebar jalan, pola jalan atau ben­tuknya secara lengkap. Sehing­ga pembangunan berkesinam­bungan dan saling melengka­pi. “Ketika Dinas Perhubungan (Dishub) merencanakan pengadaan parkir elektronik yang sudah bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu bank tiba-tiba ada rencana pelebaran pedestrian yang mengambil sebagian jalan kendaraan. Ini kan kesannya tidak ada peren­canaan yang menyeluruh,” katanya. Politisi PKS itu menambahkan, pola itu akan mengubah dan tumpang tindih dengan ren­cana keberadaan parkir meter yang dipasang untuk menam­bah PAD dari sektor parkir. Jalan untuk kendaraan yang ada sekarang sudah seadanya dan tidak mungkin dilebarkan. “Pedestrian makin lebar, jatah jalan makin sempit. Apalagi ditambah parkir, bisa jadi nan­ti cuma satu lajur di Surken itu. Sekarang dua lajur saja macet­nya luar biasa, karena banyak yang parkir, bongkar muat dan lainnya,” ujarnya. Ia pun menyarankan proyek tersebut ditangguhkan dulu untuk mematangkan perenca­naan yang komprehensif. Apa­lagi pada pelaksanaan kegia­tan yang dibiayai APBD. Selain soal kemacetan, belum lagi rencana proyek tersebut diikuti rencana pemindahan pedagang pasar tumpah yang biasa ber­jualan di Surken yang sampai sekarang belum mendapat kepastian. “Jangan sampai tumpang tin­dih. Lebih baik distop dulu, cocok tidak, jangan sampai seperti yang kami lihat di proy­ek Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan Merdeka dan SBJ. Ketika ada dana DAK turun, pemkot kelimpungan. Masuk ke sana-sini tanpa ada perencanaan dan tidak melibatkan Komisi III. Makanya kami cenderung di-pending dulu (proyek Surken). Kenapa, karena dana APBD terbatas ya daripada mubazir,” pungkasnya. (ryn/b/yok/py)