METROPOLITAN – Kedatangan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Bogor dimanfaatkan Bupati Bogor, Ade Yasin, untuk curhat terkait berbagai persoalan, di antaranya masalah pendidikan, di wilayah dengan luas 3.446 kilometer persegi dan jumlah penduduk menginjak angka 5,8 juta jiwa ini. Ade Yasin mengatakan, ada dua poin penting yang diminta kepada anggota dewan DPR RI itu. Di antaranya soal bantuan pembangunan ribuan sekolah rusak se-Kabupaten Bogor serta pendirian universitas di Kabupaten Bogor bagian timur. ”Kami ingin bantuan sekolah rusak. Banyak yang rusak berat di seluruh wilayah, beberapa direvitalisasi. Kan jumlahnya sampai 1.600-an sekolah yang rusak sedang,” katanya kepada Metropolitan, kemarin. Selain itu, sambung Ade Yasin, pendirian universitas di Bogor bagian timur juga sebagai perpanjangan dari permintaan masyarakat setempat yang mengeluhkan tidak adanya kampus di wilayah tersebut. Idealnya, bentuk kampus merupakan universitas politeknik. Sebab, secara pengurusan lebih mudah dan cepat. ”Lulusannya juga lebih cepat terserap dunia kerja,” papar AY, sapaan karibnya. Secara umum, politisi PPP itu tidak keberatan realisasi kedua persoalan itu bisa terlaksana tahun ini atau tahun depan. Yang paling penting, bantuan tersebut ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. ”Meski begitu ya mendesak juga. Revitalisasi bangunan sekolah juga kehadiran kampus. Warga Bogor Timur kalau mau ke IPB misalnya, itu ongkosnya mahal. Biaya hidupnya juga besar. Sementara kami ingin mereka sekolah dengan biaya terjangkau,” bebernya. Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, DJoko Udjianto, menuturkan, potensi SDM Bumi Tegar Beriman yang mencapai 5,8 juta jiwa merupakan potensi yang harus dimanfaatkan. Sedangkan kabupaten lain di Indonesia rata-rata 400 ribu-1 juta jiwa. ”Tingkat pendidikan ini masih jadi Pekerjaan Rumah. Kami berjanji bakal ikut membantu mendirikan universitas di Kabupaten Bogor. Sudah ada lokasinya dari bupati dan kami dukung. Wilayah luas, penduduk banyak, tapi kampus terbatas,” terang politisi Partai Demokrat itu. Saat ini, sambung dia, wacana tersebut sedang tahap pengurusan izin dan penyelesaian di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). ”Semoga bisa cepat. Ketika perizinan sudah ada akan bantu diselesaikan di Kemenristek Dikti,” pungkasnya. (ryn/b/mam/py)
