METROPOLITAN - Wali Kota Bogor, Bima Arya, hadir dalam Forum Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Kopdar) bersama seluruh kepala daerah tingkat II seJawa Barat di Green Forest Resort, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kemarin. Dalam Kopdar tersebut, setiap kepala daerah diberi kesempatan melakukan pemaparan di hadapan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk mensinkronkan sekaligus mengoptimalkan arah pembangunan 2020. Mulai dari proyek strategis nasional maupun provinsi. Bima menyampaikan sejumlah poin terkait sinergitas perencanaan pembangunan Kota Bogor pada 2020. Bima mengawali pemaparannya dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan Kota Hujan 2019-2024. “Ada empat isu strategis Kota Bogor, yakni pembangunan manusia, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan serta reformasi birokrasi pemerintahan,” ungkap Bima. Selain itu, pria berusia 46 tahun ini membeberkan data indikator makro pembangunan Kota Bogor, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,16 persen pada 2017, 76,13 persen pada 2019 dan ditargetkan meningkat 78,5 persen pada 2024. Lalu, pertumbuhan ekonomi 6,12 persen (2017), 6,57 persen (2019) dan 7 persen (2024), persentase penduduk miskin 7,11 persen (2017), 5,85 persen (2019) dan ditargetkan menurun menjadi 5 persen pada 2014. Untuk tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,57 persen (2017), 7,03 persen (2019) dan ditargetkan menurun 7,6 persen (2024). Sementara Indeks Gini (indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh) 0,41 persen pada 2017 dan ditargetkan menjadi 0,39 persen pada 2024. “Saya juga presentasikan program besar, selain yang wajibwajib. Saya presentasikan program unggulan, yaitu pembangunan park and ride serta penataan kawasan Suryakencana (Rp200 miliar), pelebaran jembatan di Jalan Otista (Rp40 miliar) dan naturalisasi Ciliwung (Rp10 miliar). Karena membutuhkan dana besar, tidak cukup pakai APBD Kota Bogor, makanya harus disupport APBD provinsi juga,” jelasnya. Ia menambahkan, gubernur siap mendukung program unggulan di Kota Bogor dengan membantu mencarikan sumber pendanaan. “Kang Emil bilang pemprov siap berkomitmen untuk daerah. Tak hanya lewat APBD Provinsi, tapi dibukakan sumber pendanaan lain. Misalnya dengan melobi ke pemerintah pusat, swasta bank bjb pakai Kredit Infrastruktur Daerah (Indah), bisa ikut ke luar negeri melobi lembaga donor hibah, bisa CSR, dana umat dan lain- lain,” bebernya. Sementara itu, Ridwan Kamil menyebut Kopdar bersama kepala daerah se-Jabar ini akan dilakukan tiga bulan sekali. Emil meminta bupati dan wali kota bisa menindaklanjuti program pembangunan yang telah berjalan dan akan direncanakan. Juga mengakomodasikan hal apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan dalam pembangunan yang dituju. ”Kami tak mau lagi arah pembangunan kurang sinkron. Artinya lewat Kopdar ini disinkronisasi. Karena mobil Jawa Barat ini mau di-gass poll mau digeber, ini para penumpang, para sopir harus nyaman, jelas arahnya, berapa kecepatannya,” jelasnya. Di tempat yang sama, asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Daud Achmad, mengutarakan bahwa sesuai visi Jawa Barat 2018-2023 yakni “Jawa Barat Juara Lahir Batin melalui Inovasi dan Kolaborasi”, maka forum komunikasi antara gubernur dengan para bupati/ wali kota perlu terus diintensifkan melalui berbagai interaksi formal maupun informal secara berkala dan berkelanjutan. Hal ini sesuai amanat Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Dasar hukum tersebut menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh Kabupaten/Kota, presiden dibantu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. ”Sehingga maksud Kopdar ini adalah mengintensifkan komunikasi dan silaturahmi gubernur dan para bupati/wali kota beserta penyelenggara pemerintahan daerah lainnya, dengan tujuan terciptanya hubungan dan tata kelola pemerintahan yang sinergis antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat,” katanya. (*/yok/py)
