METROPOLITAN - Rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Timur kini masuk meja pembahasan Tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor. Kajian yang sudah dilakukan Tim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor itu tengah dikroscek kembali. Tim ketika melakukan kunjungan ke Kecamatan Jonggol beberapa waktu lalu memiliki catatan khusus dalam progres pemekaran tujuh kecamatan tersebut. DI antaranya soal Surat Keputusan Musyawarah Desa (SKMD) dan wacana ibu kota daerah di Kecamatan Jonggol yang masih terdapat kekurangan. Bahkan, suara penolakan sempat muncul dari beberapa elemen masyarakat setempat. Mereka menganggap pemekaran lebih condong pada kepentingan politis dibanding kebutuhan wilayah. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Presidium Pemekaran Bogor Timur, Alhafiz Rana, mengatakan, pihaknya masih menyelesaikan segala administrasi untuk membebaskan wilayahnya dari Bumi Tegar Beriman. Tak tanggung-tanggung, presidium menargetkan akhir Maret tahun ini semua bisa rampung. ”Jadi, bukan 17 desa yang belum menandatangani SKMD, tapi sembilan desa lagi. Itu pun sedang proses. Bukan penolakan, tapi persoalan administrasi saja,” kata Hafiz, sapaan karibnya, saat dihubungi Metropolitan, kemarin. Ia menambahkan, sembilan desa yang belum menyelesaikan administrasi yakni Desa Wanaherang, Gunungputri, Tlajungudik, Cikeas, Cicadas, Kembangkuning, Leuwikaret dan Nagrak. ”Lokasi ibu kota di Kecamatan Jonggol. Maret ini selesai. Alh a m d u l i l l a h s e m u a mendukung,”ujarnya. Saat ditanya kaitan penolakan beberapa elemen masyarakat soal pemekaran DOB Botim, ia buru-buru menegaskan bahwa informasi itu tidak benar. Semua wilayah setuju dimekarkan dan tinggal persoalan administrasi. ”Nggak lah, hoaks itu,” ucapnya. Hafiz menduga penolakan itu hanya dilakukan segelintir orang dengan mengatasnamakan pengusaha Bogor Timur. Sebab, pengusaha di tujuh wilayah setuju terhadap pemekaran. Bahkan, di antaranya tokoh pencetus pemekaran DOB Botim. ”Itu mah pribadi. Sebut saja pengusaha H Maman Daning. Ia salah satu penggerak pemekaran. Cek saja ke beliau yang pengusaha asli Bogor Timur. Beliau saja tersinggung dengan ada yang mengaku sebagai himpunan pengusaha Botim yang menolak pemekaran ini,” tegas Hafiz. Sebelumnya, penolakan datang dari Himpunan Pengusaha Bogor Timur (HPBT) Kabupaten Bogor yang diwakili H Edi, dengan alasan dianggap sarat muatan politis. “Ini pemekaran diduga didorong ulah oknum biong tanah yang hanya berorientasi mencari keuntungan sepihak yang mengatasnamakan masyarakat Bogor Timur,” kata Edi, seorang pengusaha asal Bogor Timur. Secara terang-terangan, ia menyebut rencana pemisahan itu cuma menguntungkan segelintir orang yang haus kekuasaan. Termasuk pengusaha tidak setuju dan menolak. Sementara itu, Ketua Tim Pansus DPRD Pemekaran Bogor Timur, Junaidi Samsudin, enggan menanggapi lebih lanjut soal adanya penolakan dalam upaya pemekaran wilayah Timur Kabupaten Bogor itu. ”No comment kalau soal itu (penolakan, red). Intinya Senin lalu pansus rapat untuk membahas hasil kajian pemerintah daerah. Termasuk membahas catatan hasil kunjungan beberapa minggu lalu ke Jonggol, dalam pembahasan berkembang ke arah sana,” ucapnya. (ryn/c/ yok/py)
