METROPOLITAN - Mengatasi persoalan transportasi dan kemacetan di jalur perbatasan truk tambang Parungpanjang-Rumpin-Gunungsindur, nyatanya belum ada titik terang. Uji coba jam tayang yang diterapkan sejak akhir Januari pun belum membuahkan hasil. Persoalan itu masih alot dibahas antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Pemkab Tangerang.
Hal itu tercermin saat pertemuan antara BPTJ dengan pemerintah daerah terkait saat membahas berbagai masalah transportasi di Jabodetabek. Termasuk di antaranya jalur truk tambang di perbatasan Bogor-Tangerang itu. “Masih alot ya, belum ada (titik temu, red). Kebetulan waktu itu Pak Bupati Tangerang-nya tidak hadir,” ujar Bupati Bogor, Ade Yasin, saat ditemui wartawan usai giat Boling di Kecamatan Ciampea, kemarin. Wanita kelahiran Bogor 50 tahun lalu itu keukeuh bahwa persoalan jalur truk tambang di perbatasan bermuara pada pertemuan dengan bupati Tangerang. Belum lagi, Pemkab Tangerang lebih dulu menerapkan perbup soal jam tayang operasional truk tambang melintas di wilayahnya. “Muaranya ada di bupati Tangerang. Jadi, harus ketemu dulu dengan beliau untuk membahas ini. Waktu itu kan beliau tidak hadir. Jadi, sementara ini ya belum ada solusi. Masih kembali pada (aturan) uji coba yang pertama kali diterapkan. Masih alot lah,” paparnya. Persoalan yang tak kunjung selesai ini, membuat AY terang-terangan tak lagi memberikan izin usaha tambang, di mana keberatan itu sudah dilayangkan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain kemacetan, masalah lingkungan hingga kesehatan warga jadi isu utama. Bahkan, pemkab merugi hingga Rp25 miliar per tahun akibat pertambangan ilegal. Belum lagi, rencana jalur khusus tambang yang kini masih mandek lantaran belum ada investor yang tertarik membangun. Ia pun masih melakukan langkah konkret dengan mencari solusi untuk jalan tambang. “Tapi sampai sekarang belum ada investor yang masuk karena banyak kajian. Banyak alasannya. Khawatir berhenti lah, disetop lah,” paparnya. Politisi PPP itu ingin segera ada diskusi lebih jelas lagi kepada investor yang masuk ke jalan tambang. Namun pihaknya membuka peluang bagi investor untuk memberikan tarif jalan tambang jika nanti sudah dibangun. ”Jadi, jalur tambang berbayar,” ujarnya. Uji coba jam tayang truk angkutan tambang di jalur perbatasan Kecamatan Parungpanjang-Rumpin-Gunungsindur yang diberlakukan satu bulan, rupanya tak berlangsung mulus. Pelbagai skema yang dijalankan berbeda setiap minggunya dan menimbulkan polemik di jalur tersebut. Sebelumnya, saat menyambangi Pendopo Bupati Bogor beberapa waktu silam, Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengakui uji coba jam tayang truk tambang berjalan dengan berbagai kendala, sehingga tidak optimal. Misalnya, pada minggu kedua tercantum truk kosong bisa lewat sembarang waktu yang akhirnya menimbulkan masalah. “Lalu minggu keempat truk kosong lewat waktu tertentu juga tidak optimal,” katanya. Ia mengklaim punya alternatif dalam pemberlakuan aturan masa transisi yang akan dijalankan. Namun, ia masih menutup rapat soal alternatif yang pernah sampaikan kepada orang nomor satu se-Kabupaten Bogor itu. ”Belum lah. Kami sampaikan dulu untuk bupati Tangerang. Kalau usulan diterima kedua belah pihak, baru kita sampaikan. Kalau fiks, kita coba sebulan lagi,” ujar pria berkacamata itu. Untuk sementara, kata dia, uji coba jam tayang masa transisi bakal menerapkan jam tayang dan aturan pada minggu pertama uji coba. Yakni jam tayang dibuka pukul 20:00 serta ditutup pukul 04:00 WIB untuk semua truk angkutan tambang, baik kosong ataupun terisi. ”Itu masa transisi. Skema lain yang akan dipakai? Tidak ada. Sekarang sih lebih mengarah pada skema usulan kami. Setelah ketemu bupati Tangerang, baru ada keputusan. Sementara kembali ke minggu pertama, waktu tayang nggak berubah. Menyesuaikan aturan Perbup Tangerang dan draft Perbup Bogor,” tutupnya. (ryn/c/yok/py)
