METROPOLITAN – Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mendapatkan mandat khusus dari Wali Kota Bogor, Bima Arya, dalam menyelesaikan kebijakan yang belum tuntas di kepemimpinannya periode sebelumnya. Ia mengaku ditugaskan khusus untuk membantu berbagai persoalan yang hingga kini masih tertunda, termasuk soal transportasi, dengan secepatnya konsolidasi ke berbagai pihak dalam waktu dekat. “Saya ditugaskan membantu, menyelesaikan dan mempercepat proses yang sampai saat ini tertunda. Insya Allah akan konsolidasi secepatnya dengan berbagai pihak, mulai dari dinas, pihak ketiga hingga anggota dewan. Intinya itu dulu,” katanya saat ditemui Metropolitan di Balai Kota Bogor, kemarin.
Meski begitu, pria kelahiran Garut, 6 April 1966 itu bakal mengutamakan kegiatan yang bersifat konsolidasi terlebih dulu, alih-alih langsung membahas persoalan secara teknis. Dedie ingin menuntaskan halhal yang disebutnya paling mudah untuk dicapai. Misalnya, dengan mendorong kesepakatan bersama berbagai pihak sebelum menerapkan kebijakan. “Mendorong kesepakatan bersama dengan berbagai pihak, bukan teknis dulu, tapi ada kesepakatan ulang dulu, kita coba dorong, bantu menata proses-prosesnya. Termasuk membantu menyelesaikan permasalahan sistem transportasi di Kota Hujan yang masih harus diperbaiki dari kebijakan sebelumnya,” bebernya.
Pria yang pernah menjabat direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK itu mencontohkan, soal rencana Lintas Rel Terpadu (LRT) yang bakal sampai ke Kota Bogor harus bisa diantisipasi pemkot dengan berbagai konsep penyesuaian. “Sesuai Perpres Nomor 47 Tahun 2017 tentang LRT yang akan masuk ke Bogor, tahun ini pusat akan melakukan lelang. Kita (Pemkot Bogor, red) tentu harus antisipasi, dengan membuat konsep bagaimana LRT yang masuk ke Bogor ini. Distribusi penumpangnya sesuai Rencana Tata Ruang Kota Bogor. Itu aja dulu,” bebernya.
Dari situ, sambung dia, jadi titik tolak baru untuk mengubah sistem transportasi Kota Bogor secara drastis. Mengacu perpres, LRT masuk sampai Terminal Baranangsiang. Namun hal ini juga masih menimbulkan masalah. Misalnya dari jumlah lahan 2,3 hektare hanya disisakan 9.000 meter untuk kepentingan terminal. “Bagaimana LRT? Nah itu akan kita konsolidasikan. Undang semua stakeholder, baik dari (pemerintah) pusat, institusi, pemkot, termasuk pengembang,” tuntas Dedie. (ryn/c/yok/py)
