Di tengah kekosongan jabatan direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tohaga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih menahan penyerahan aset enam pasar ke perusahaan pelat merah tersebut.
MASIH ada beberapa pasar di Kabupaten Bogor yang belum diserahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Pasar Tohaga sebagai pengelola pasar.
Pelaksana Tugas (Plt) Direksi PD Pasar Tohaga, Didi Furqon, mengatakan, saat ini masih ada enam pasar yang asetnya masih dikuasai pemkab. ”Belum ada penyerahan aset untuk enam pasar rakyat, saat ini baru proses. PD Pasar Tohaga hanya di pengelolaannya saja,” terang Pelaksana Tugas (Plt) Direksi PD Pasar Tohaga, Didi Furqon, kemarin.
Pria yang juga Badan Pengawas (BP) PD Pasar Tohaga itu menjelaskan, kondisi ini membuat enam pasar belum menyetorkan pendapatannya ke PD Pasar Tohaga secara utuh. Di antaranya seperti Pasar Cijeruk, Pasar Tamansari, Pasar Babakanmadang, Pasar Leuwisadeng, Pasar Kemang dan Pasar Tenjo. Ia mengakui penyerahan aset tersebut masih menunggu proses pemkab. ”Jadi masih pengelolaannya, pasar rakyat kita sebutnya. Atau pasar stimulus,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor, Dace Supriadi, menuturkan, dalam kurun waktu 10 tahun, pihaknya sudah merevitalisasi dan membangun 17 pasar se-Kabupaten Bogor dengan total aset Rp173 miliar yang diisi lebih dari 5.311 pedagang tradisional, baik dari alokasi APBN hingga APBD Kabupaten Bogor.
Dace menambahkan, enam pasar rakyat belum diserahkan ke PD Pasar Tohaga alias masih ditahan. Sebab, proses penyerahan ini masih terkendala belum adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaaan Modal Pemerintah (PMP). Pengelolaan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu dianggap perlu untuk memberikan kenyamanan dan keamanan di pasar tradisional untuk bisa bersaing dengan toko modern dan mal. ”Kami masih belum bisa memrosesnya karena untuk penyerahan aset ke Tohaga, kami masih harus menunggu perda itu,” bebernya.
Sejauh ini dari 40 kecamatan se-Bumi Tegar Beriman, pemerintahan dengan luas wilayah 2.664 meter persegi dan diisi 5,8 juta jiwa penduduk itu baru punya 34 pasar tradisional. Hal ini sempat dikeluhkan Bupati Bogor Ade Yasin yang meminta bantuan dana kepada pemerintah pusat untuk membangun pasar demi mewujudkan satu pasar satu kecamatan. Dari hitung-hitungannya, perlu anggaran Rp36 miliar untuk enam pasar baru.
”Kalau program Pak Menteri itu Rp4-6 miliar (per pasar). Kita lihat lah dikasihnya berapa, kita sesuaikan dengan anggaran kita,” pungkasnya. (ryn/b/feb/py)
