Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah disorot lantaran minimnya serapan anggaran hingga pertengahan 2019 yang baru terserap 23,6 persen atau setara Rp1,5 triliun dari alokasi belanja daerah Rp6,4 triliun. Sebab hingga pertengahan Juni, Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor baru menerima 424 pengajuan lelang dari 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan total pagu anggaran sebesar Rp604,7 miliar.
KEPALA ULPBJ Kabupaten Bogor, Budi Cahyadi Wiryadi, mengatakan, dari 424 pengajuan lelang itu, terdiri dari 61 kegiatan pengadaan barang dengan pagu anggaran Rp111,2 miliar, 39 kegiatan jasa konsultasi dengan pagu anggaran Rp21,8 miliar, 49 kegiatan jasa lainnya dengan pagu Rp48,5 miliar dan 275 kegiatan pekerjaan konstruksi dengan pagu anggaran Rp423,1 miliar.
Pria berkumis itu menambahkan, dari jumlah itu ada enam paket kegiatan yang gagal lelang dengan jumlah anggaran Rp2,8 miliar dan yang sudah terserap sekitar Rp133,5 miliar dari 82 paket kegiatan yang dilelangkan ULPBJ. ”Ada efisiensi 7,32 persen setara Rp10,5 miliar,” katanya kepada Metropolitan, akhir pekan lalu.
Bila dibandingkan serapan tahun lalu, hingga 8 Juni 2018 Pemkab Bogor sudah menerima pengajuan lelang sebanyak 474 paket kegiatan dengan pagu Rp756,1 miliar. Ada perbedaan sekitar 10 persen lebih sedikit dibandingkan pertengahan tahun lalu. ”Terlebih itu soal fisik konstruksi ya, yang menyentuh langsung masyarakat dan butuh waktu pekerjaan. Ini harusnya di pertengahan (tahun, red) mulai jalan lah. Tahun lalu di periode yang sama saja sudah ada 288 paket pengajuan lelang dengan pagu Rp544,7 miliar. Ada gap lebih banyak dibanding sekarang lebih dari Rp100 miliar. Ini yang harus hati-hati,” papar Budi CW, sapaan karibnya.
Ia juga menekankan dinas strategis dengan kegiatan fisik yang banyak agar secepatnya menyelesaikan kelengkapan berkas lelang demi kelancaran pembangunan Kabupaten Bogor. Diketahui, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor saja ada tiga pekerjaan konstruksi dengan bujet besar, namun belum ada yang masuk lelang triwulan kedua 2019 ini.
Yakni, renovasi besar kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor dengan pagu anggaran Rp29,4 miliar, lalu pembangunan kantor Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Cibinong senilai Rp3,5 miliar dan rehabilitasi kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sebesar Rp4 miliar. Total, tiga pekerjaan fisik itu menyentuh angka Rp37 miliar. “Untuk pekerjaan renovasi kantor kejari, yang masuk ke kita baru lelang pengawasan, konsultan pengawas. Kalau fisiknya belum, masih di PUPR, mereka masih nyusun (berkas lelang, red),” terangnya.
Hal tersebut dibenarkan Kepala Bidang Jasa Konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Bambang Widadi. Ia menyebut renovasi gedung korps adhyaksa itu masih proses pemeriksaan kelengkapan dan persiapan lelang dengan ULPBJ.
Ia mengklaim pekan depan pihaknya sudah mengajukan lelang untuk konstruksi sekaligus pengawasannya. Total untuk pekerjaan fisik konstruksi dan konsultan pengawas serta biaya umum mencapai Rp30 miliar. “Minggu sudah masukan lelang. Kalau konstruksinya saja pagunya Rp29,4 miliar,” tuntas Bambang. (ryn/c/yok/py)
