Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor memetakan adanya 83 titik kemacetan yang harus dibenahi. Titik kemacetan itu tersebar di 14 kecamatan. Persoalan ini menjadi pekerjaan besar untuk diselesaikan Ade Yana Mulyana sebagai kepala Dishub yang baru dilantik Bupati Bogor Ade Yasin, Kamis (5/7).
ADE Yana mengatakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dishub Kabupaten Bogor masih minim, sehingga tidak tersebar di titik-titik kemacetan. Selain itu, penindakan terhadap angkutan massal yang kerap melanggar pun tidak bisa dilakukan. “Hanya ada empat PPNS untuk penegakan hukum. Jadi kalau hanya Dishub ngatur-ngatur lalin begitu saja tidak bisa. Nah itu kan selama ini tidak dilakukan penindakan karena memang tidak ada kewenangan untuk melakukan penindakan,” ungkap Ade Yana.
Ke depan, pihaknya akan coba membenahi dengan menambah banyak PPNS agar dapat menertibkan angkutan umum untuk dilakukan penindakan. “Kalau tidak ada dasar hukumnya merupakan satu pelanggaran. Jadi harus dibarengi payung hukumnya dulu, baru kita nanti melakukan penindakan,” tuturnya.
Soal transportasi truk tambang yang selama ini tidak kunjung selesai, ia mengakui akan menjadi sorotan. Sebab, ia bertugas sebagai camat di Parungpanjang. “Mudah-mudahan itu bisa dikoordinasikan,” ujarnya.
Ade pun mengaku tidak memiliki target untuk menyelesaikan pembenahan di lingkup kerjanya, dikarenakan hal itu merupakan wewenang Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). (cr1/b/els/run)
