METROPOLITAN – Sudah memasuki pertengahan tahun, masih ada puluhan paket lelang yang belum disetorkan sejumlah Organisasi Perangkat daerah (OPD) pada Bagian Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor.
Tercatat hingga Juli 2019, berkas lelang yang telah diproses sebanyak 50 paket. Ini dari 147 paket yang seharusnya disetorkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa (PBJ), Henny Nurliani, mengatakan, berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari seluruh SKPD, jumlah paket yang sudah masuk ke bagian PBJ sebanyak 83 paket.
“Dari jumlah itu, sekitar 50 paket sudah selesai tender atau seleksi, terdiri dari pekerjaan konstruksi, konsultasi, barang dan jasa lainnya. Sisanya, kurang lebih 33 paket tender masih dalam proses tender/seleksi,” katanya.
Ia mencatat ada beberapa dinas yang belum mengajukan berkas untuk proses paket pekerjaannya. Di antaranya Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Sekretariat DPRD.
Bahkan, sambung dia, dari dinas tersebut ada beberapa SKPD yang sama sekali belum memasukkan berkas pengajuan tender, yakni disdik dan dinkes. Sedangkan sisanya ada berkas pengajuan yang mesti dilakukan perbaikan-perbaikan sebelum masuk ke Bagian PBJ. “Disdik dan Dinkes sama sekali belum menyampaikan. Masih ada perbaikan-perbaikan sih katanya,” ungkap mantan Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir BKPSDA itu.
Sedangkan untuk pekerjaan fisik, ada empat proyek strategis yang kini sudah masuk lelang namun belum ditentukan pemenang. Sehingga pelaksanaan pun belum dilakukan, meskipun 2019 tinggal tersisa kurang lebih lima bulan lagi. Di antaranya proyek pedestrian sebelah kiri Jalan Suryakencana, Jalan Jalak Harupat, lanjutan proyek Jalan MA Salmun dan Jalan Ir. H Djuanda. Tak kurang dari Rp19,5 miliar, pemkot mesti merogoh kocek untuk proyek-proyek itu.
”Rinciannya (lanjutan) Surken itu pagu-nya Rp15 miliar, Jalak Harupat itu Rp2,1 miliar, Jalan Djuanda pagu-nya Rp1,9 miliar, lalu proyek Jalan MA Salmun lanjutan itu anggarannya Rp500 juta,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Chusnul Rozaqi.
Ia menambahkan, berkas pengajuan proyek-proyek itu sudah masuk ke lelang dan tinggal menunggu pemenang. Walaupun waktu makin mepet, Chusnul mengklaim pekerjaan bisa rampung sebelum 2019 berakhir karena rata-rata pekerjaan menelan waktu sekitar 120 hari kerja atau 3-4 bulan. Proyek-proyek itu semua murni digarap dari APBD Kota Bogor 2019, karena tidak ada Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perbaikan trotoar untuk Kota Hujan di tahun ini. ”Murni APBD semua. Sudah proses lelang, entah proses apa atau tinggal pemenang saja. Pada KAK (Kerangka Acuan Kerja)-nya segitu waktunya, tergantung volumenya,uangnya dan pemenangnya,” paparnya.
Namun, potensi mangkraknya rencana pekerjaan dan gagal tender masih bisa terjadi lantaran saat ini keempat proyek itu masih dalam proses evaluasi. Para penyedia jasa sendiri sudah melakukan penawaran nilai pekerjaan. ”Sedang proses, tahap evaluasi. Sudah memasukkan penawaran. Bisa bulan depan pelaksanaan? Tergantung proses evaluasi lulus atau tidak,” ucap Kasubbag Pengadaan Barang Jasa pada Unit Kegiatan Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Kota Bogor, Aryamehr Khomsa. (ryn/c/feb/py)
