METROPOLITAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dibawah komando Wali Kota-Wakil Wali Kota Bogor Bima Arya-Dedie Rachim tengah gencar dengan jargon ‘Bogor Berlari’, yang rupanya dikritisi banyak pihak. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) KAMMI mengontrog Balai Kota Bogor, kemarin (29/7) siang. Bahkan, para mahasiswa menyebut pemkot bukannya berlari, tapi ‘jongkok’.
“Ada enam skala prioritas dari pemerintahan ini, tapi masih jauh dari memuaskan. Katanya Bogor Berlari, ini mah ‘Bogor Jongkok’. Masalah transportasi dan kemacetan saja belum bisa teratasi. Kan nggak selesai dengan pembangunan belaka. Bukannya cepat, tapi jongkok dan nggak kemana-mana,” kata Ketua Umum KAMMI Universitas Ibn Khaldun, Debi Firdaus kepada Metropolitan, kemarin.
Pihaknya juga mendesak agar enam skala prioritas yang dicanangkan bisa segera direalisasikan. Mulai dari rerouting angkot hingga program konversi angkot menjadi bus, yang belum bisa dilaksanakan sehingga dicap ‘gagal’. Bahkan setelah satu periode menjabat. “Transportasi juga tak lepas dari kemacetan yang masih terjadi di beberapa titik. Selama lima tahun lalu, belum jalan,” ungkap Debi.
Ia mewanti-wanti, jangan sampai lima tahun kedepan, program itu hanya menjadi wacana belaka yang tidak kunjung terealisasi. Jika begitu, jargon ‘Bogor Berlari’ hanya sebatas tagline pencitraan saja. “Kita khawatir lah, lima tahun kedepan harus beres ini,” imbuhnya.
Selain itu, kata dia, persoalan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Bogor juga banyak persoalan. Mulai dari pelayanan hingga ketersediaan blanko yang menghambat proses administrasi kependudukan warga. Padahal, identitas itu merupakan hal penting dalam berbagai aktifitas.
“banyak yang mengaku sulit bikin KTP-el. Mulai dari proses yang makan waktu, hingga keterbatasan blanko dan sarana lainnya. Ini problem Pemkot Bogor juga harus punya solusi kalau mau ‘berlari’. Banyak teman juga yang ngeluh sebegitu sulitnya bikin KTP dan identitas lainnya,” pungkas Debi. (ryn/c/yok
