METROPOLITAN - Mal Pelayanan Publik (MPP) atau Graha Tiyasa yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di Lippo Keboen Raya, Kecamatan Bogor Tengah, saat ini tengah diujicobakan sebelum diresmikan akhir Agustus.
Tak kurang dari 145 pelayanan publik dari 14 instansi bisa dinikmati masyarakat. Bukan hanya Pemkot Bogor dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), beberapa stan pelayanan instansi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pusat pun bisa dilayani di MPP.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Diah Natalisa, mengatakan, kehadiran MPP harus sesuai amanah pelayanan publik Nomor 28 Tahun 2009, sejalan Nawacita Presiden Joko Widodo bahwa negara harus hadir menjawab masalah di masyarakat. MPP dinilai sebagai bentuk kemudahan pelayanan bagi masyarakat dalam satu lokasi serta tak hanya layanan Pemkot Bogor dan BUMD, tapi juga pemerintah provinsi hingga kementerian. ”Berada di mal pula. Itu sesuatu yang unik dan baru,” katanya.
Ia berpesan agar upaya ini bisa maksimal dan komitmen dalam melayani masyarakat. Sebab, masyarakat lah yang nantinya menentukan berhasil tidaknya kebijakan pemerintah daerah ini.
Selain itu, luasan MPP ini harus jadi perhatian karena semakin lama makin banyak orang yang datang. Meskipun kini ’kepastian’ layanan juga baik karena bisa mendaftar antrean via online, sehingga orang bisa memperkirakan kapan datang dan kapan selesai. Jadi, antrean tak terlalu jadi masalah.
”Tugas kita mengawasi keterbukaan pelayanan karena tetap kembali kepada manusia. Pelayanan itu butuh kompetensi dari pengguna IT. Yang ada di sini tetap harus mengedepankan keramahtamahan. Pesan saya bagaimana bisa mengedukasi kepada masyarakat,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota, Dedie A Rachim, mengakui MPP Kota Bogor merupakan layanan pertama di Jabar yang standarnya cukup tinggi. Pihaknya ingin menjadi role model bagi daerah lain.Kedua, pemkot sudah melakukan uji coba sejak 1 Agustus, sehingga terus mendengarkan sarana kritik dari Kemenpan RB dari apa yang diujicobakan.
”Intinya, kita siap diresmikan. Saya berharap pada 26 Agustus syukur-syukur presiden hadir untuk mengesahkan ini,” pungkas mantan petinggi KPK itu. (ryn/c/yok/py)
