METROPOLITAN - Pekan ini menjadi waktu yang krusial bagi warga yang tinggal di sepangjang pinggiran rek kereta api Bogor-Sukabumi, terlebih warga Kota Bogor. Bagaiamana tidak ribuan warga terancam tak punya tempat tinggal lantaran bakal kena gusur proyek pemerintah pusat membangun double track atau rel ganda. kini teknis detil pembangunan sudah ada, dan dibahas dalam sosialisasi sepanjang pekan ini.
Camat Bogor Selatan Atep Budiman mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya bertemu dengan otoritas perkeretaapian Jawa Barat untuk tindak lanjut dan sosialisasi perihal rencana penertiban dan pelaksanaan pembangunan rel ganda Bogor-Sukabumi. Ia menjelaskan pertemuan lalu merupakan pertemuan ketiga, dimana pada intinya sudah mulai mendekati waktu pelaksanaan, yang ditarget tahun depan sudah mulai pembangunan.
"Jadi tahun ini harus sudah bersih, beberapa bangunan yang berdiri di area itu, harus ditertibkan. Selama delapan hari, masing-masing warga terdampak per kelurahan akan sosialisasi dengan pemerintah," katanya saat ditemui Metropolitan, di GOR Pajajaran, kemarin.
Mantan camat Bogor Utara itu mengaku, daerah yang dipimpinnya itu merupakan wilayah dengan warga terdampak paling banyak, yakni mencapai seribuan lebih rumah. Selain Kecamatan Bogor Tengah. "Di saya ada delapan kelurahan, misalnya (Kelurahan) Empang hampir 700, Cipaku 500, Batutulis ada 500 kurang. Sisanya puluhan rumah," ujarnya.
Sosialisasi, kata dia, sudah berlangsung sejak dulu, baik tertulis ataupun pertemuan. Tapi, sosialisasi kali ini lebih maju karena sudah ada waktu yang sesuai mulai dari penertiban, pelaksaan hingga pembangunan. Pemprov Jabar dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) disebutnya tidak akan begitu saja 'bersih-bersih' bangunan, karena ada anggaran yang dialokasikan untuk 'korban' berupa uang kerahiman atau pengganti bangunan.
Ia berharap, warga merespon dengan positif karena proyek ini merupakan program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak. Maka dengan sosialisasi yang tengah berjalan, bisa mengurangi potensi ekses yang bisa terjadi.
"Informasi dari sana begitu. Sudah ada yang dianggarkan, saya belum tahu berapa. Tapi ada juga opsi lain, misalnya relokasi, Nah ini jadi bahasan sosialisasi delapan hari itu, nanti hasilnya akan dibawa ke konsolidasi pemerintah pertemuan lanjutan. Kita bawa apa saja aspirasi warga," jelas Atep.
Terpisah, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku tidak bisa berbuat banyak lantaran proyek yang mulai digarap merupakan milik PT KAI dan bukan kewenangan Pemkot Bogor. Namun ia menugaskan camat dan lurah di wilayah untuk berdialog dan komunikasi dengan warga apabila ada persoalan. Bima mengklaim, sejauh ini belum ada laporan persoalan yang serius dari wilayah.
"Makanya saya minta camat lurah memantau terus. Kalau ada persoalan, baru komunikasikan, fasilitasi. Itu saja. Keterlibatan kita nggak asa ya karena itu bukan program pemkot, bukan lahab pemkot. Komunikasi saja bila ada persoalan," tuntas Bima. (ryn/c/yok/py)
