Rabu, 1 Februari 2023

Program Prioritas nggak Boleh Kena Pangkas

- Senin, 16 September 2019 | 10:25 WIB

METROPOLITAN – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 masih jadi perbincangan hangat lantaran belum berjalan mulus. Tak aneh, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mencatatkan defisit lebih dari Rp300 miliar. Ada gap yang tajam antara rencana pembelanjaan dengan pendapatan, sehingga mengundang reaksi anggota DPRD Kota Bogor.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Eka Wardhana mengatakan, dari pengalaman jadi anggota dewan pada periode sebelumnya, defisit anggaran selalu terjadi dalam pembahasan APBD tiap tahunnya. Menurutnya, perlu ada rasionalisasi anggaran yang diajukan, namun tetap mengutamakan program-program prioritas untuk bisa diserap di tahun depan. “Rasionalisasi biasa dilakukan dalam setiap tahun anggaran, asal nanti dipilah mana saja program-program prioritas yang tetap dapat dilaksanakan,” katanya kepada awak media, akhir pekan lalu.

Politisi Golkar itu menambahkan, legislatif pun akan melakukan penyesuaian anggaran supaya pendapatan dan belanja seimbang, dengan tetap sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 dan visi misi Kota Bogor jadi Kota Ramah Keluarga. “Yang berkaitan dengan itu akan jadi skala prioritas. Bukan apa-apa, kan untuk pelayanan terbaik bagi warga Bogor. Akan kita coba penyesuaian dengan RPJMD dan visi misi kota, itu tetap jadi prioritas,” tandas Eka.

Tak cuma itu, ada Pekerjaan Rumah (PR) besar untuk setidaknya mengurangi besarnya defisit anggaran yang biasa terjadi di tiap tahunnya, salah satunya dengan menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang saat ini ‘hanya’ ada di kisaran Rp800-900 mililar.

“Tahun depan kita bisa upayakan jadi Rp1 triliun. Setidaknya itu bisa menutupi defisit. Kita bisa lihat, potensi sektor pariwisata bisa digali lebih dalam lagi,” tandasnya.

Beberapa waktu lalu, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor, Lia Kania Dewi pernah menjelaskan, seluruh SKPD dipastikan mereformulasi ulang semua kegiatan yang diajukan 2020, untuk merasionalisasi defisit yang ada agar menjadi berimbang sebelum dibawa ke DPRD Kota Bogor.

Menurutnya, pengurangan pasti dilakukan, melihat tingkat kesesuaian kegiatan dengan prioritas dalam visi-misi wali kota yang juga ditarget dalam RPMJD 2019-2024. Rasionalisasi tidak bisa menyentuh belanja tidak langsung, karena berkaitan dengan gaji pegawai. Bahasan terhadap kegiatan semua SKPD, setelah rasionalisasi akan terlihat pada RAPBD penyampaian ke DPRD.

“SKPD mereformulasi ulang semua kegiatan dan anggarannya secara proporsional. Merasionalkan mana saja yang penting. Makanya SKPD ‘besar’ ekspos dulu waktu itu, karena berkaitan dengan pelayanan dasar dan infrastruktur. Sejauhmana detail yang dijabarkan sesuai prioritas supaya tak ada yang sia-sia,” ujarnya.

Selain itu, wali kota ingin anggaran tak hanya dialokasikan untuk kegiatan rutin, tapi memperbanyak inovasi kegiatan dalam SKPD. Sehingga rasionalisasi tak hanya soal pengurangan, tapi ada beberapa kegiatan inovasi yang bisa saja ada penamba­han anggaran. “Karena yang dilihat inovasi dan outcome-nya. Terkait program kegiatan di belanja langsung akan dirasionalisasi melihat defisit yang ada” imbuh Lia. (ryn/c/yok)

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Pemdes dan Pemuda Desak Penataan Pasar Citeureup

Rabu, 1 Februari 2023 | 13:00 WIB

Skybridge Bojonggede Baru Dibangun 95 Persen

Rabu, 1 Februari 2023 | 11:00 WIB

Target Predikat KLA Utama, Pemkot Bogor Kejar PISA

Selasa, 31 Januari 2023 | 16:16 WIB
X