METROPOLITAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama para DPRD Kota Bogor anyar  menggelar rapat paripurna perdana membahas Rancangan Anggaran Belanja Daerah (APBD) 2020. Saat ini Pemkot masih mencatatkan defisit sekitar Rp360 miliar antara rencana pembiayaan dengan pendapatan yang ada. Fraksi-fraksi pun menyampaikan pandangan dan mewanti-wanti agar efisiensi dan rasionalisasi bisa menutup perencanaan. Otak-atik upaya efisiensi mesti dilakukan sebelum tenggat waktu akhir November, termasuk pemangkasan anggaran kegiatan di dinas-dinas gemuk. Rupanya ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan ini bukan hal aneh dalam merencanakan APBD tahun berikutnya. Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, setiap tahunnya selalu ada kekurangan dalam pembiayaan, dimana untuk APBD 2020 saat ini mencapai kekurangan anggaran sekitar Rp360 miliar. “Bukan defisit, selalu begitu lah, ada kekurangan pembiayaan, belum seimbang. Makanya komunikasi terus dengan pimpinan, nanti akan ada angka-angka yang disesuaikan. Seperti pendapatan ditambah, ada biaya yang dikurangi. Pasti begitu,” katanya saat ditemui Metropolitan selepas rapat paripurna di DPRD Kota Bogor, kemarin. Bima menambahkan, pada kemungkinan pengurangan anggaran atau kegiatan, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang punya anggaran dan kegiatan ‘gemuk’, yang dibidik untuk penyesuaian agar ada keseimbangan pada APBD 2020 nanti. Sektor belanja langsung, yang memang selalu cukup besar porsinya karena Pemkot Bogor punya banyak petugas, misalnya petugas kebersihan atau taman, yang harus diberi honor, itu cukup sulit untuk disentuh efisiensi. Tapi kalau dinas-dinas besar, misalnya Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, red) atau Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim), kita akan lihat. Kemungkinan besar akan ada pengurangan, entah kegiatan atau anggaran, kena disitu,” paparnya. Hal itu, kata dia, dilakukan untuk merasionalisasi kegiatan-kegiatan, mana saja yang prioritas atau yang dirasa belum perlu, akan terkena dampak rasionalisasi. Dari kacamatanya, saat ini tidak semua jalan perlu dilakukan pengaspalan, sehingga ada kemungkinan sektor tersebut juga jadi ‘korban’. “Selain itu misalnya dana hibah bantuan sosial (bansos) itu penting, tapi juga bisa saja dikurangi,” imbuh ayah dua anak itu. Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menuturkan, waktu deadline untuk merampungkan APBD 2020 sampai November harus benar-benar dimanfaatkan untuk mengkaji, evaluasi, menggali dan identifikasi berbagai hal yang muncul dalam pembahasan RAPBD 2020, kemarin. Masing-masing fraksi sudah memberi catatan termasuk soal besarnya angka ketidakseimbangan pada APBD 2020. “Yang nanti muncul, tentu harus yang mendesak dari warga. Jadi kualitas bukan cuma daftar keinginan pemkot, tapi kemauan masyarakat,” terangnya. Menghadapi rasionalisasi defisit anggaran, kata dia, pemkot diharapkan bisa mencari sumber kreaif lain dalam menghasilkan sumber PAD, tak hanya yang sudah ada tapi mencari sektor lain. Efisiensi pun nanti akan sengit apa saja program yang masuk, serta bagaiamana skema rasionalisasi anggaran, dimana bisa saja penyederhanaan program atau pengurangan belanja daerah. “Intinya fraksi-fraksi jangan sampai ada program yang keluar itu, nggak ada outputnya,” pungkas Politisi PKS itu. (ryn/c/yok)