METROPOLITAN - Nasib warga terdampak pembangunan rel ganda atau double track di sepanjang pinggiran rel di Kota Bogor kini belum juga mendapat kejelasan soal jumlah dana kerahiman dan tempat relokasi. Tim Terpadu gabungan dari Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Barat, Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) masih melakukan pendataan, validasi dan verifikasi warga terdampak. Yang ditandai dengan memberikan nomor pada bangunan rumah dan usaha. Sejak awal Oktober, beberapa kelurahan di Kota Bogor yang terdampak sudah diverifikasi dan valudasi data dengan tanda khusus, yakni Kelurahan Paledang, Gudang di Kecamatan Bogor Tengah, serta Kelurahan Empang dan Batutulis di Kecamatan Bogor Selatan. "Saat ini yang didata dan ditandai yakni Kelurahan Cipaku, Lawanggintung dan Kertamaya. Sosialisasi kan sudah, tinggal validasi dan verifikasi. Data ulang bahwa data yang diperoleh itu betul. Tinggal ditindak lanjut pengukuran atau penilaian oleh KJPP," kata Penanggungjawab Tim Tanah Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Barat, Joko Sudarso, kemarin. Setelah itu, kata dia, hasil penilaian KJPP diserahkan kepada tim terpadu untuk mendapatkan penetapan dari Gubernur Jawa Barat. Lalu, dilakukan sosialisasi kembali kepada warga terdampak, kaitan nilai uang kerahiman yang akan diterima. Ia memperkirakan, dana kerahiman tersebut bisa cair pada Desember mendatang. "Oktober ini target selesai verifikasi dan validasi. Lalu menunggu penetapan gubernur (Jawa Barat), kemudian sosialisasi ulang, baru jadwalnya turun dana kerahiman pada Desember, bisa segera proses," tandas Joko. Ia menjelaskan, ada empat kategori dana kerahiman yang akan dicairkan, yakni biaya pembongkaran, mobilisasi, biaya mengontrak selama setahun dan biaya penggantian bangunan usaha. Joko juga menekankan bahwa kategori penerima dana kerahiman ialah warga terdampak yang sudah tinggal lebih dari sepuluh tahun saja. "Setelah didata, lebih banyak warga sudah tinggal lebih dari setahun, malah ada yang sejak masa kolonial menempati lahan Dirjen Perkeretaapian. Makanya data real-nya kita belum tahu. Kita selesaikan dulu verifikasi dan validasi di Kota Bogor," ungkapnya. Pihaknya pun mengimbau agar warga terdampak segera menyiapkan tempat tinggal baru lantaran ekseksusi segera dilakukan setelah dana kerahiman dicairkan kepada penerima. "Semua lahan akan diambil alih. Kiri kanan. Tiap daerah memang beda-beda," tukas Joko. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, menuturkan, sejatinya jadwal turunnya uang kerahiman kepada para warga terdampak, akan diturunkan pada Desember mendatang. Namun, persoalan tidak cukup sampai disitu saja lantaran nilai dari uang kerahiman tersebut hingga kini belum juga dipastikan. Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Wali Kota Bogor Bima Arya sudah bersurat kepada Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dan sudah 'terbang' ke Jakarta guna menyampaikan berbagai hal terkait proyek ambisius pemerintah pusat menyambungkan jalur kereta. Diantaranya soal penundaan eksekusi pengosongan lahan yang sedianya dilakukan Januari, dan diberi waktu dua hingga tiga bulan setelah awal tahun 2020. "Iya memang jadwal semula Desember (pencairannya). Sekarang lagi di lobi supaya pengosongannya nggak di Januari. Kasih waktu lah untuk relokasi. Nah Pak wali sdh kirim surat ke kementrian perhubungan hasil kita ketemu warga beberapa waktu lalu," terang Politisi PDI Perjuangan dari Dapil Bogor Selatan itu. Ia melanjutkan, sebenarnya warga siap-siap saja direlokasi, asal kepastian dana bisa segera diketahui dari sekarang agar bisa mencari kontrakan sesuai jumlah dana kerahiman. Tetapi, kata dia, kalau baru diumumkan Desember, tentu bakal memusingkan warga lantaran waktu yang mepet sebelum eksekusi. "Selain itu mereka belum tahu lagi dana yang akan diterima. Jadi susah nyari kira-kira harga kontrakan yang pas dengan dana kerahiman yang diterima," pungkasnya. (ryn/c/yok)