METROPOLITAN - Tak mampu menembus sumber pendanaan dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat untuk melakukan pembangunan di beberapa pasar se-Kota Bogor, Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ), kini menyiasati agar cair pendanaan dari sektor Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tahun anggaran 2020. Sumber dana untuk membangun beberapa pasar kecil yang kini tak terurus, kumuh dan terkesan 'tak bertuan', yakni Pasar Padasuka (lebih dikenal Pasar Cunpok), Pasar Tanahbaru dan Pasar Pamoyanan. Jika ditotal, untuk merevitalisasi pasar-pasar tersebut, diperlukan anggaran kurang lebih Rp25 miliar. "Estimasi kebutuhan untuk pembangunan pasar-pasar itu ya segitu. Untuk biaya pembangunan Tanahbaru perkiraan butuh Rp10 miliar. Sedangkan Pasar Pamoyanan kira-kira butuh anggaran Rp3 miliar sampai Rp4 miliar," kata Direktur Operasional (Dirops) PD PPJ Denny Ariwibowo kepada awak media, kemarin. Selain itu, sambung dia, pembangunan Pasar Cunpok diperkirakan akan menelan anggaran lebih besar dari dua pasar tersebut, karena struktur bangunan pasar yang berada di bawah jalan raya. Sehingga akan dibuat dua lantai, menyeimbangkan kontur jalan utama. Untuk itu, biaya yang diperlukan berkisar di angka Rp11 miliar. "Kita upayakan lewat PMP 2020. Supaya bisa segera terealisais tahun depan," ungkap Denny. Tak cuma itu, Pasar Sukasari yang juga akan dibangun namun masih terkendala soal aset, rupanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Hujan itu sudah mempunya nilai ancer-ancer demi menyulap pasar di kawasan Kecamatan Bogor Timur itu untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga. "Pasar Sukasari akan dikerjakan pihak ketiga melalui beauty contest. Konsepnya? masih yang lama, ada hotel dan Convention Center, ya karena belum ada kajian yang fix ya. Kalau estimasi biaya, yang dibutuhkan di kisaran Rp200 miliar," terangnya. Terkait persoalan aset di Pasar Sukasari yang mengganjal pembangunan, beberapa persiapan sudah dilakukan termasuk menunggu serah terima sisa lahan yang kini diisi ruko pada November mendatang. "Sudah koordinasi dengan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, red). November serah terima, baru kita bahas soal sertifikatnya," ujar pria berkacamata itu. (ryn/c/yok)