METROPOLITAN - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak serentak, di 273 desa Kabupaten Bogor, menyisakan beberapa cerita. Salah satunya adalah keterlibatan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor di pertarungan enam tahunan. Salah satunya adalah Ruskandi, mantan anggota DPRD periode 2009-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia bertarung di Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, dengan nomor urut 03. Mantan wakil rakyat ini harus mengakui keunggulan Ipit Idris nomor urut 01, yang menjadi pemenang dengan perolehan suara sebanyak 2.136. Sedangkan, Ruskandi kalah tipis dengan perolehan suara sebanyak 2.068.
Selain dia, adapula, Ucup Priatna dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengikuti pemilihan di Desa Lumpang, Kecamatan Parungpanjang. Ucupkalah jauh dari Rodis Faisal, dengan perolehan suara 1.841 suara, berbanding dengan 5.373 suara.
Menanggapi hadirnya mantan anggota legislatif, pengamat politik dan kebijakan publik, Yus Fitriadi, menilai, ada tiga pesan yang bisa dipetik dari pertarungan politik paling gengsi di Bumi Tegar Beriman, kemarin.
“Yang pertama adalah, ia menilai para mantan anggota dewan yang mengikuti kontestasi pilkades haus akan jabatan,” kata Yus.
Nilai kedua, menurut orang yang tergabung didalam tim fasilitator TJSL Kabupaten Bogor ini adalah masyarakat sudah semakin pintar dalam memilih pemimpinnya.
"Jangankan menjadi anggota dewan. Jadi kepala desa pun, masyarakat tidak mau memilihnya. Belum lagi mungkin track recordnya yang harus menjadi perhatian. Mungkin saja masyarakat tidak berkenan karena track record yang bersangkutan tidak berkenan di hati masyarakat," bebernya.
Dan terakhir, Yus menilai, para mantan anggota dewan masih berpikiran masyarakat belum cerdas, dalam memilih calon kepala desa.
"Pikiran mereka masyarakat blm cerdas, gampang dibodohi dengan janji-janji, dan perilaku-perilaku pragmatis. Padahal masyarakat sekarang sudah amat cerdas, termasuk dalam memandang orang yang mengikuti kontestasi di pilkades," tukasnya.
Ia juga menyentil soal peraturan bupati, yang menjadi landasan digelarnya Pilkades. Menurut Yus, Perbup tidak dibuat secara mendalam dalam hal melarang terlibatnya calon, yang berafiliasi dengan partai politik. Sehingga, para calon kades yang mengikuti kontestasi Pilkades akan penuh dengan intrik politik dan menjadi panggung politik bagi para anggota partai ataupun masyarakat yang berafiliasi dengan partai politik.
Terlebih, dibawah pimpinan presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembangunan di tingkat desa merupakan pondasi untuk membawa Indonesia maju.
"Saya pikir justru pilkades sekarang menjadi sangat seksi, karena visi Jokowi yang membangun Indonesia dari desa. Sehingga banyak program yang digelontorkan ke ranah desa termasuk dana desa. Selain itu, bagi orang yang haus kekuasaan, tidak begitu melihat rendahnya level kekuasaan, namun yang penting mereka bisa berkuasa dan berpengaruh di masyarakat,"tukasnya.
Menurut informasi yang diterima oleh Metropolitan, sejauh ini, seluruh desa sudah selesai menghitung hasil suara. Metropolitan berhasil mengumpulkan hasil penghitungan suara di 19 Kecamatan. Tetapi, saat dikonfirmasi ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ade Jaya, membenarkan penghitungan suara sudah selesai.
Tetapi, ia sendiri menuturkan, tidak bisa mempublikasikan hasil penghitungan suara sementara yang sudah dilakukan ditingkat Kecamatan.
"Nanti kita rekapitulasi dulu dan diajukan ke bupati. Mungkin hari Rabu (6/11) baru bisa kita umumkan," kilahnya, saat ditemui di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, kemarin.
